Berita

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal  duduk bersama para pimpinan media dan forum wartawan se-NTB di Pendopo Tengah Gubernur, pada Rabu 7 April 2025.

Acara media gathering ini diminta oleh Gubernur untuk diadakan, karena pemerintah menyadari betul peran startegis media dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Nampak Gubernur dengan insan media berbincang santai dan penuh kehangatan. Acara seperti ini sangatlah penting guna menguatkan tali silaturahmi dan kerjasama antara pemerintah dan insan pers. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi, Kadis Pariwisata Nur Aulia, serta sejumlah pejabat terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menuturkan berbagai dinamika kerja yang terjadi di pemerintahanya. Meski begitu, Miq Iqbal mengungkapkan Pemerintah Provinsi NTB selalu berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat dan tepat sebagaimana dicontohkan dalam penyelesaian persoalan peternakan, persampahan dan lain-lainnya sekaligus juga menguraikan singkat tentang rencana pemerintah daerah membentuk NTB Capital maupun penyelenggaraan event pariwisata berkelas dunia. Oleh karena itu, Gubernur Iqbal menuturkan pihaknya selalu terbuka untuk berdialog dan mendiskusikan berbagai isu-isu strategis di Provinsi NTB bersama seluruh insan media yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa. 

“Ketika media dilibatkan langsung, mereka pahami kompleksitas masalah dan merencanakan silaturahmi seperti ini sering kita lakukan,” ujar Miq Iqbal.

Sementara itu, para insan pers di Provinsi NTB terlihat antusias mengikuti gathering. Berbagai dukungan, pertanyaan, hingga kritik dan saran disampaikan pada kesempatan tersebut.  Salah seorang di antaranya adalah, Ketua PWI NTB Nasrudin Zain, yang mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan dialog yang diadakan bersama Gubernur ini. Nasrudin  berharap kesejahteraan perusahaan media cetak maupun elektronik, menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB.

Di akhir acara, Gubernur NTB beserta jajarannya begibung bersama-sama para media dengan suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan. (nov/opk/dinaskominfotikntb)

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di ruang kerjanya menerima audiensi rombongan Dewan Masjid Indonesia (DMI) wilayah Provinsi NTB yang dipimpin oleh H. Muzihir selaku ketua dalam hal koordinasi kantor sekretariat DMI yang baru dan rencana pembangunan masjid NTB di jalur Gaza Palestina, Rabu (07/05/2025).

DMI meminta agar miq Iqbal dapat menyiapkan lahan baru atau diberikan beberapa ruangan yang tidak terpakai di wilayah Islamic Center (IC) sebagai kantor sekretariat DMI. Karna sesuai dengan nama Dewan Masjid Indonesia, maka kantornya harus di masjid.

"Terkait kantor sekretariat DMI yang rencananya di IC, insyaallah akan kami atur ulang tata fungsi IC yang diperuntukan untuk kemaslahatan keumatan agar menjadi satu tempat bersama dengan Baznas sebagai badan zakat perangkat daerah nantinya", ucap miq Iqbal.

DMI tidak hanya di Provinsi saja, bahkan hampir di seluruh Kabupaten/Kota hingga Desa sudah terbentuk semua. Dan dengan adanya sekretariat diharapkan optimalisasi dalam pelaksanaan tugas yang diberikan dapat berjalan dengan lancar karna mempermudah dalam hal koordinasi.

Ketua DMI wilayah Provinsi NTB H. Muzihir juga berharap agar miq Iqbal dapat memberikan himbauan kepada siswa agar membawa uang koin dengan nilai 100 rupiah yang tidak terpakai ke masjid, sehingga dapat menabung di celengan khusus logam yang telah disediakan oleh DMI dengan tujuan ikhtiar untuk membangun masjid darurat NTB pertama di jalur Gaza Palestina.

"Insyaallah nanti kita iktiarkan niat baik DMI ini dan saran saya agar masjid NTB yang dibangun di jalur Gaza ini memiliki klinik, agar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Gaza", pungkas miq Iqbal.

Program ini sesuai dengan rencana DMI pusat yang ingin membangun 10 masjid darurat di jalur Gaza Palestina. Maka dari itu DMI wilayah Provinsi NTB berupaya agar NTB dapat andil dalam membangun 1 masjid karena Provinsi NTB dikenal dengan sebutan pulau 1000 masjidnya.

"Harapannya dengan kelancaran program ini, NTB yang dikenal dengan pulau 1000 masjid memiliki 1 dari 10 masjid di gaza", ucap Muzihir.

Mataram - Gubernur NTB Dr. H. L. Muhamad Iqbal didampingi Plt. Kepala Disnakertrans NTB Baiq Nelly Yuniarti melakukan zoom meeting dengan Kedutaan Besar RI untuk Uni Emirat Arab (UEA) di ruang kerjanya kantor Gubernur NTB, Rabu 07 Mei 2025.

Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UEA), Husen Bagis menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu dengan calon investor yang tertarik mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) di NTB. Selain itu, ia juga menyoroti tingginya permintaan tenaga kesehatan yang berpengalaman dan supir untuk bekerja di UEA.

Rapat virtual tersebut juga membahas tentang peluang ketenagakerjaan yang dibuka oleh pemerintah UEA bagi masyarakat NTB. Selain membuka lapangan kerja, pemerintah UEA juga berencana melakukan investasi peningkatan skill bagi tenaga kerja di NTB.

Menanggapi hal itu, Miq Iqbal sapaan akrabnya Gubernur NTB mengapresiasi rencana pemerintah UEA yang membuka peluang kerja bagi masyarakat NTB. Menurutnya, pemerintah Provinsi NTB juga memiliki SMK kejuruan dengan skill dan keahlian di bidang yang dibutuhkan.

"Pada prinsipnya kami sangat senang, kami juga mendorong untuk berinvestasi di bidang sarana, fasilitas dan instruktur untuk meningkatkan skill siswa di NTB," harapnya.(Manikpkominfo)

Untuk mengenalkan Nusa Tenggara Barat kepada dunia, Indonesia Gastrodiplomacy Series yang mulai dihelat besok, Kamis (08/05) sampai 11 Mei diharapkan membawa dampak lanjutan dalam hubungan kerjasama di berbagai sektor.

Tidak hanya budaya dalam hal keragaman kuliner, tradisi dan kerajinan, kegiatan yang diikuti 37 perwakilan negara negara sahabat ini juga mengenalkan beragam potensi sumberdaya alam. 

Peserta IGS 2025 adalah para duta besar, konsulat jenderal dan head of mission dalam upaya mengenalkan potensi NTB lebih dekat. 

"Ini bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah pusat memilih NTB sebagai lokasi acara dan tak boleh kita sia-siakan ini kesempatan luar biasa bagi kita untuk mengenalkan potensi dan pemilihan titik titik kunjungan merepresentasikan potensi yang coba kita perlihatkan. Ini jendela dunia bagi NTB", jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Yusron Hadi di Pendopo Gubernur, Rabu (07/05). 

Dikatakannya, sesuai semangat Gubernur Dr L Muhamad Iqbal untuk terus membawa NTB dikenal lebih luas oleh dunia, persiapan untuk IGS 2025 sudah final dan siap menyambut para delegasi negara negara yang datang.

Sementara itu Ketua Panitia IGS 2025, L Faozal mengatakan, sebanyak 10 duta besar hadir bersama istri, lima duta besar, dua orang konsulat jenderal, empat orang head of mission, deputy, representative dan staff dengan total 37 orang masing masing dari Austria, Armenia, Bosnia Herzegovina, Singapore, Jordan, Slovakia, Zimbabwe, Serbia, Cambodia, Poland, Rwanda, Laos, Ethiopia, Cuba, Mauritania, Cina Korea, Filipina Kuwait, Ukraina, Fiji, Finland, Belanda, Emirat Arab, Australia dan Inggris. 

Adapun agenda kegiatan yang direncanakan adalah kunjungan ke kota tua Ampenan, Museum Negeri, NTB Mall, pemaparan potensi NTB oleh Gubernur NTB di Bank NTB Syariah dilanjutkan dengan kunjungan ke desa wisata Bilebante yang diterima Wamen Ekraf Kementerian. 

Agenda berikutnya kunjungan ke ITDC dengan kegiatan penanaman pohon dan menyaksikan balapan GT World Chalenge. Sesuai tema, adapula tema khusus IGT 2025 terkait perempuan, UMKM dan disabilitas sehingga aktifitas kunjungan akan banyak bersentuhan dengan hal tersebut melalui pameran kerajinan dan demo membuat kuliner tradisional serta kunjungan UMKM lokal. (jm)

Mataram - Gubernur NTB Dr. H. L. Muhamad Iqbal menerima audiensi sekaligus silaturahmi dari Ikatan Keluarga Wera Nusantara (IKRA) di ruang kerjanya kantor Gubernur NTB, Rabu 07 Mei 2025. 

Dalam audiensi tersebut IKRA membahas persiapan event Nasional "Festival Sangiang API (FSA) tahun 2025" di Desa Sangiang Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang dijadwalkan akan digelar pada 27 Juli sampai 02 Agustus 2025 mendatang. Festival yang menjadikan Gunung Sangiang sebagai lanskap utama event itu dihajatkan sebagai salah satu wahana promosi pariwisata bahari Kabupaten Bima yang telah resmi masuk dalam Calender Of Event (CEO) Provinsi NTB.

Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB mengapresiasi dan mengungkapkan bahwa pemerintah Provinsi NTB akan siap mendukung dan mensukseskan event Festival Sangiang Api. Menurutnya, Festival ini akan menjadi magnet tersendiri bagi pariwisata bahari Kabupaten Bima umumnya dan masyarakat Wera khususnya.

"Kami siap mendukung dan ikut mensukseskan Festival Sangiang Api di Kecamatan Wera mendatang," ungkapnya saat menerima perwakilan pengurus IKRA 

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Wera Nusantara (DPP IKRA) Prof. Dr. Muchtar menjelaskan festival ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan memperkenalkan potensi pariwisata pada tingkat nasional dan internasional.

"Melalui kegiatan ini, Kami ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya seperti industri kreatif, perdagangan serta jasa yang jauh lebih massif," jelasnya 

"Kami punya kearifan lokal, budaya tua, laut yang indah, gunung Sangiang di tengah laut yang nggak bisa ditemuin di tempat lain," tambahnya.

Seperti diketahui, festival Sangiang Api akan diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari tradisi budaya, gebyar kuliner, expo kerajinan rakyat, berbagai lomba, jelajah gunung Sangiang Api, kemah literasi pesisir dan berbagai kegiatan lainnya. (Manikpkominfo)

Mataram, Diskominfotik NTB – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi NTB, Fathurrahman menghadiri Rapat Paripurna DPRD NTB tentang Jawaban Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, Mataram, Senin (05/05).

Fathurrahman membacakan tentang Jawaban Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi, bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus dapat menghasilkan perangkat daerah yang efektif, efisien dan rasional, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, serta komunikasi antara pusat dan daerah.

“Karenanya, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. hal ini dilakukan dengan penggabungan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan wajib, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengedalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi usaha kecil dan menengah, serta urusan pangan,” ungkapnya.

Penataan Kelembagaan ini dilakukan agar, setiap urusan pemerintahan daerah tertangani dengan baik oleh unit yang tepat, organisasi lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah, proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, evaluasi terhadap organisasi pemerintah harus dilakukan secara berkala, karena struktur yang tidak efisien bisa menghambat kinerja, bahkan menambah beban anggaran dan Provinsi NTB butuh organisasi yang tidak gemuk, tapi lincah dan kuat, sehingga bisa menjawab tantangan dan melayani masyarakat secara optimal.

“Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB juga harus siap bertranformasi, penyederhanaan struktur organisasi harus kita maknai sebagai peluang untuk menciptakan organisasi perangkat daerah yang digital-ready, yaitu perangkat daerah yang tidak hanya ramping secara struktur, tetapi juga adaptif terhadap teknologi dan mampu memberikan pelayanan berbasis sistem digital yang cepat, transparan, dan akuntabel,” Pungkasnya. 

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Golkar, atas beberapa perangkat daerah yang mengalami downsizing atau perampingan bidang, dikhawatirkan berdampak negatif atau penurunan loyalitas karyawan, dapat kami jelaskan bahwa, dengan ditetapkannya kebijakan Pemerintah Pusat Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, telah diatur tata kelola kerja baru, yaitu tentang pengalihan peran pejabat struktural atau pejabat administrator, ke sistem kerja pejabat fungsional, melalui penguatan peran jabatan fungsional dengan sistem kerja kolaboratif, yang mengedepankan pada kompetensi dan keahlian melalui pembentukan squad tem yang flexibel, changeable dan moveable, hal ini akan melahirkan suasana dan motivasi baru dilingkungan kerja.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dalam pandangan umum fraksinya dapat dijelaskan: terhadap aspek kelembagaan, perumpunan dan efektivitas, dapat dijelaskan bahwa semua yang menjadi urusan pemerintahan daerah, harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pembagian habis tugas.

“Hal ini berarti bahwa semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah harus dialokasikan kedalam perangkat daerah yang sesuai, serta pengaturan perumpunan urusan harus dalam satu rumpun, sebagaimana dimaksud Pasal 18 Ayat (3) Dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa semua penamaan dan pembentukan perangkat daerah harus mendapat fasilitasi,” jelasnya.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terkait dengan penggabungan dinas pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan, dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan pemetaan siklus kinerja dari hulu ke hilir, serta dengan mencermati perumpunan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (4) Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam pandanganya umum fraksinya dapat dijelaskan: terhadap landasan utama perampingan struktur, serta apakah telah adaptabilitas dan simulasi efektif birokrasi, dapat dijelaskan bahwa, semua landasan yuridis pembentukan dan/atau penggabungan urusan pemerintah daerah, adalah mengacu pada pembagian urusan dan sub urusan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas pengabungan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dinas sosial, dapat di jelaskan bahwa, secara regulasi dengan mengacu pada ketentuan pasal 18 Ayat (4) Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diperkenankan, sehingga pemerintah memandang bahwa penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus tertangani secara integral komprehensif, tidak berhenti pada penanganan FGD, seminar dan sejenis, karena harus lebih implementatis melalui satu perangkat daerah.

Terhadap saran dan masukan dari Fraksi Partai Demokrat, kami sangat sependapat dan kami sampaikan apreasiasi dan penghargaan yang setingginya. namun secara umum dapat kami sampaikan bahwa penataan ulang organisasi perangkat daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang perangkat daerah, merupakan peluang untuk tidak sekedar membentuk dan merunuskan tupoksi perangkat daerah, tetapi juga mengatur tata kerja di dalam perangkat daerah dan tata hubungan antar perangkat daerah

Terhadap pertanyani Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam pandangan urbum fraksinya dapat dijelaskan bahwa terhadap ketidaksepahaman penggabungan Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda Dan Olahraga, karina domain yang berbeda dan kontra productif, dapat kami berikan penjelasan bahwa bidang Pendidikan dan keolahragan dalam pengaturan perundang-undangan berada dalam satu rumpun urusan yang sama dan telah dikonsultasikan dan difasilitasi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Terhadap pertanyaan Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi dan Fraksi Partai Kebangitan Bangsa, terkait dengan berapa efisiensi anggaran dari restrukturisasi perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa, pada prinsipnya setiap penggabungan urusan perumpunan perangkat daerah, harus terdapat efisensi dan efektivitas, sehingga penggabungan beberapa urusan pemerintahan dapat disimulasikan dan dihitung penghematan belanja daerah. (diskominfotikntb)

Mataram - Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima audiensi sekaligus silaturahmi dengan jajaran Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram di ruang kerjanya kantor Gubernur NTB, Selasa 06 Mei 2025.

Miq Iqbal sapaan akrabnya gubernur mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang akan di selenggarakan oleh Fatepa Unram di Senggigi pada bulan September 2025 mendatang.

"Insyaallah Pemprov akan berkolaborasi dengan Unram dalam mensukseskan kegiatan ini," ungkap Miq Iqbal.

Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) Universitas Mataram (Unram) saat ini adalah Dr. Ir. Satrijo Saloko menjelaskan International confrence On Innvations In food Science, culinary arts and Fashion Technology (INNOFATEC) Tahun 2025 adalah konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (FATEPA) Universitas Mataram (UNRAM), fokus pada inovasi di bidang ilmu pangan, seni kuliner, dan teknologi mode. 

"Acara ini akan berlangsung pada tanggal 1-2 September 2025 di Senggigi," jelasnya.

INNOFATEC 2025 akan menjadi wadah bagi para peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, hasil riset, dan inovasi terkini di bidang-bidang tersebut. Fatepa UNRAM memiliki fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, pertanian, dan agroindustri. (Manikpkominfo)

Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal siang ini menerima kunjungan dari Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Brigjen Andi Herindra Rahmawan. Pertemuan ini merupakan asistensi program bapak Presiden Prabowo dalam waktu yang sesingkatnya dapat mewujudkan swasembada pangan dan juga permasalahan titik sumber air yang menjadi hambatan swasembada pangan di 6 Kabupaten wilayah Provinsi NTB, Selasa (06/05/2025).

Ketersediaan air yang stabil jadi kunci untuk mencapai kemandirian pangan. Menyadari hal itu, miq Iqbal terus mendukung upaya perluasan serta penguatan lahan pertanian dan sumber daya air guna memperkuat ketahanan pangan Nasional sesuai program prioritas swasembada pangan yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menargetkan dapat mencetak lahan sawah baru sebanyak 3 juta hektare per tahun.

“Saya akan berkomunikasi dengan para Bupati dan Walikota segera, sehingga mereka tahu apa yang diinstruksikan kepada kepala dinasnya yaitu permasalahan titik air sehingga program swasembada pangan di NTB ini dapat berjalan lancar, tutur miq Iqbal.

Gubernur NTB miq Iqbal segera akan mempertemukan instansi-instansi terkait yaitu Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, Dinas Pertanian NTB dan akademisi Universitas Mataram (Unram) selaku peneliti untuk mencarikan titik air yang tepat di 6 Kabupaten tersebut agar dapar segera dieksekusi.

Selanjutnya, Strategi Kementan yaitu mempertahankan lahan swasembada pangan yang ada dan juga melakukan ekspansi seperti melakukan optimasi lahan termasuk juga salah satunya melakukan cetak sawah. Khusus di Provinsi NTB, dukungan pemerintah pusat dalam rangka mendukung ketahanan pangan yaitu membuat kegiatan optimasi lahan. Andi mengungkapkan bahwa dengan membenahi irigasi, tanggul, termasuk pintu-pintu air dapat mewujudkannya.

“NTB memiliki luas lahan seluas 10.574 hektare terbagi di 6 Kabupaten, harapannya dengan kegiatan ini memberikan kenaikan dalam IP dan produksi padi dapat bertambah. Kerjasama antara BWS NTB, PUPR NTB dan Dinas Pertanian NTB diperlukan, sehingga kegiatan tersebut inline”, ucap Andi dalam pertemuan tersebut.

Kegiatan ini sudah berjalan dan kunjungan ini hanya meminta dukungan bapak Gubernur agar Dinas terkait dapat bekerja sama sehingga permasalahan sumber air di lapangan dapat segera teratasi.

Disebutkan juga pada tahun ini data serapan produksi beras Nasional pada bulan Mei 2025 sebanyak 1,87 juta ton, bahkan cadangan beras Nasional pada saat ini mencapai 3,5 juta ton per tanggal 4 Mei 2025. Terobosan melalui program Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan pompanisasi, optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah telah berhasil meningkatkan produksi beras Nasional.(Diskominfotikntb)

Mataram – PT. Cafe Moly International perusahaan yang berpusat di Pohang Gyeongbuk, Korea Selatan pada tahun 2023 silam, memiliki 2 project di Provinsi Nusa Tenggata Barat (NTB) yaitu membangun perkebunan kopi robusta di pulau Lombok dan mendirikan sekolah akademi kopi internasional Global Advance Academy Program (GACP) di Provinsi NTB.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, berharap dengan pertemuan Ho Sang Lee yang merupakan Vice President Korea Coffee Association terkemuka di Korea ini dapat menjadi sebuah peluang besar bagi Provinsi NTB dalam mengembangkan sumber daya masyarakat terkait kopi, baik komoditinya, budidayanya bahkan hingga proses produksinya, Selasa (06/05/2025).

"Semoga dengan adanya project ini diharapkan mampu memberikan peningkatan sumber daya manusia di NTB agar dapat berdaya saing di kanca Nasional maupun Internasional", ungkap miq Iqbal.

Dengan adanya Sekolah Kopi Internasional GACP ini, dapat meningkatkan pengetahuan warga NTB tentang seluk beluk kopi mulai dari budidayanya, proses produksinya dan potensi bisnisnya.

Sebagai salah satu negara konsumen kopi terbesar di dunia. Korea mengimpor 2.000 ton kopi setiap tahunnya dan Indonesia menyumbang sekitar 5% dari kopi tersebut.

"Banyak barista Korea yang menyukai kopi Indonesia yang dikenal dengan cita rasa kopi yang memiliki ciri khas. Kami sangat berharap pertukaran antara produksi kopi di Lombok dapat menjadi hal yang istimewa bagi kita bersama", tuturnya Lee.

Saat ini PT. Cafe Moly International memiliki kebun kopi di beberapa tempat yang berada di Lombok yaitu di Mareje Lombok Barat 4 hektare, Rempek Lombok Utara 4 hektare dan saat ini sedang mengurus perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) lahan hutan milik Kementerian Kehutanan di Sembalun Lombok Timur seluas 470 hektare.

Targetnya, tahun ini kebun kopi ini sudah dapat dikerjakan dan rencananya kawasan kebun kopi ini akan dijadikan sentral penghasil kopi. Sembalun, dengan kondisi geografis dan iklimnya yang dingin, memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan kopi Robusta di Pulau Lombok.

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi dari One Sport terkait akan dilaksanakannya RINJANI 100 yaitu event lari ekstream yang akan diikuti oleh 1.090 peserta lari dari 44 negara yang akan berlangsung pada tanggal 16 hingga 18 Mei 2025., Selasa (06/05/2025).

Event ini terbagi dalam lima kategori lomba yaitu jarak tempuh 27km, 36km, 60km, 100km dan 162km dan yang menjadi kategori terfavorit yaitu 36km terlihat dari mayoritas peserta yang mencapai 70%. Tetapi untuk kategori elitnya yang dilirik oleh mancanegara dengan peserta hanya 85 orang yaitu di kategori 162km dimulai dari Belanting dan akan finish di Sembalun.

Miq Iqbal menegaskan bahwa lomba ini menjadi peluang emas untuk memperkenalkan provinsi NTB ke belahan dunia dan kemampuan NTB menjadi tuan rumah event lari dunia. Bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena trek lari yang menantang dan beda dari negara lainnya.

"Ini bukan sekedar event sport tetapi juga event pariwisata sehingga fasticitynya perlu diperhatikan dan target kita sederhana aja mereka pulang ke daerahnya masing-masing membawa cerita tentang keindahan NTB", ucap miq iqbal.

Miq Iqbal juga menambahkan bahwa lomba ini akan membawa banyak manfaat untuk daerah, mulai dari destinasi pariwisata, UMKM hingga pembangunan infrastruktur bisa ikut terdongkrak. Tidak lupa miq Iqbal meminta panitia memeriksa semua kebutuhan teknis agar mengurangi resiko kecelakaan pada saat event berlangsung.

"Dan saya minta agar kepala OPD berkoordinasi dengan panitia terkait kebutuhan yang diperlukan agar bisa dieksekusi dan koordinasikan", tutup miq Iqbal.

Dian Rahmat Sukmana sebagai Direktur Lomba Rinjani 100 menyampaikan bahwa pada tahun ini peserta RINJANI 100 memiliki peserta lebih banyak dari luar negeri dibandingkan peserta dalam negeri. Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat membantu, ia juga meminta bantuan agar dari sisi tim medis terdapat di beberapa titik ekstream untuk mengantisipasi insiden.

"Saya berharap dukungan bapak Gubernur dan tim dapat membantu kebutuhan kami meliputi tim medis, unit ambulance dan tim rescue," ucap Dian dalam presentasinya di ruang kerja miq Iqbal.

Potensi resiko terbesar terdapat di kelas pendek 27km dan 36km hal ini dikarenakan usia peserta dan pengalaman peserta dalam mengikuti event seperti ini.

Tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-13 Rinjani 100. Setiap peserta yang mengikuti event ini wajib mengisi formulir yang nantinya akan dilakukan kualifikasi yang sangat ketat oleh panitia dan terlihat dari pendaftar sebanyak 2.152 peserta yang mendaftar, hanya 1.090 peserta yang lulus seleksi kualifikasi.

Harapannya kedepan event ini lebih besar lagi dan dipersiapkan jauh hari, sehingga hal-hal terkait penginapan, kuliner, dan juga produk UMKM pendukung dapat dipersiapkan dengan lebih baik dan event makin semarak serta bermanfaat lebih besar lagi bagi masyarakat.