Berita

Lombok Barat — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat orkestrasi pembangunan lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertema Orkestrasi Pembangunan, sebagai forum strategis sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas provinsi dengan kabupaten/kota.

Rapat tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, diikuti para bupati dan wali kota se-NTB serta pejabat eselon II pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bertempat di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Lombok Barat, Kamis (13/2/2026).

Dalam pemaparannya, Gubernur menegaskan bahwa HLM menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program unggulan daerah berjalan selaras dengan agenda nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan NTB.

Gubernur memaparkan sejumlah progres strategis yang telah dan sedang dijalankan, meliputi penguatan sektor pendidikan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, hingga pengembangan pariwisata berkualitas.

Di sektor pendidikan, NTB telah menjalankan Program Sekolah Rakyat sejak 2025 di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa. Pemprov juga menyiapkan pengembangan Sekolah Rakyat di Desa Gumantar (Lombok Utara) dan Desa Pandai (Kabupaten Bima) dengan target masing-masing hingga 1.000 siswa, serta menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Garuda di Lombok Timur dan Sumbawa.

Pada bidang ekonomi desa, Gubernur Miq Iqbal menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota, dengan 50 koperasi model berbasis potensi lokal. Sebanyak 10 koperasi telah memperoleh dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri, sementara Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB mengakselerasi Program Desa Berdaya Transformatif melalui penetapan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya tahun 2026. Program ini didukung 144 pendamping bagi 7.250 kepala keluarga, verifikasi data DTSEN bersama BPS, serta alokasi anggaran bantuan keuangan desa, tenaga pendamping, dan transfer aset produktif. Pada APBD NTB 2026, pemerintah mengalokasikan dana OPD sebesar Rp450,04 miliar yang menjangkau 841 desa/kelurahan, dengan fokus signifikan pada desa miskin ekstrem.

Pada sektor tata ruang, Gubernur Miq Iqbal mendorong percepatan sinkronisasi RTRW kabupaten/kota dengan RTRW Provinsi, termasuk penyelesaian KLHS dan proses lintas sektor bersama Kementerian ATR/BPN guna menjamin kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara pada isu kehutanan dan ketahanan pangan, Gubernur menyoroti tantangan tumpang tindih kawasan hutan, perambahan lahan, hingga klaim hutan adat. Untuk penertiban kawasan hutan dan pertambangan, Pemprov memperkuat langkah melalui pembentukan Satgas Sumber Daya Alam yang melibatkan TNI dan Polri.

Dalam rangka mendukung swasembada pangan, NTB juga mengelola ratusan daerah irigasi lintas kewenangan serta melaksanakan program optimasi lahan (OPLAH) tahun 2025 di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Di bidang lingkungan hidup, Pemprov NTB mengalokasikan Rp110,3 miliar APBD 2026 untuk pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota, disertai penguatan fasilitas pengelolaan sampah yang pada 2025 telah mencapai ratusan unit.

Sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata berkualitas melalui peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan, penguatan NTB sebagai pusat MICE, pengembangan destinasi baru terintegrasi, serta peningkatan akses dan konektivitas antar destinasi. NTB juga menetapkan 10 kawasan destinasi pariwisata terintegrasi (Key Tourism Area) yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Selain itu, Miq Iqbal juga memaparkan bahwa Pemprov NTB saat ini memperkuat kerja sama regional Bali–NTB–NTT pada sektor energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan perencanaan untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan timur Indonesia yang saling terhubung.

Lebih lanjut dalam arahannya, Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan seluruh program tersebut sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Alhamdulillah berbagai program nasional sudah mulai dilaksanakan di NTB. Pemprov juga menyiapkan dukungan lintas OPD, termasuk pengembangan budidaya ikan patin dan pembangunan pabrik ayam petelur terintegrasi,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus penguatan ketahanan pangan desa.

“Oleh karena itu, semua daerah diminta fokus mengembangkan Kopdes Merah Putih serta menyiapkan bahan baku MBG sebagai penggerak ekonomi berbasis desa,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan rencana penerbitan Peraturan Gubernur yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap bahan baku dari Kopdes Merah Putih, sehingga koperasi menjadi pusat pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kerajinan lokal, sekaligus memutus rantai distribusi panjang.

Pada sesi diskusi, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar menyampaikan persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili serta rencana pembangunan Youth and Sport Center sebagai pusat kegiatan pemuda dan olahraga.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri melaporkan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem hingga 0,72 persen. Ia juga menyampaikan masih terdapat desa/kelurahan yang belum memiliki lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih.

Sebagai tindak lanjut HLM, Pemprov NTB menetapkan delapan langkah strategis, antara lain penguatan Program Desa Berdaya, pembentukan Satgas Perlindungan Hutan, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi opsen pajak, dukungan program prioritas nasional dan provinsi, penguatan kerja sama regional Bali–NTB–NTT, optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai orkestrator pembangunan dan creative financing, serta monitoring dan evaluasi bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

Melalui orkestrasi pembangunan ini, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia. (Kominfotik)

Mataram, Jumat 13 Februari 2026- Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, H. Ahmad Masyhuri, S.H. membacakan sambutan Gubernur NTB pada Gebyar syi'ar dan syair Ramadhan 1447 H, yang diselenggarakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi NTB di teras Udayana Kota Mataram pada Jumat malam (13/2/2026). 

Dalam sambutannya Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan, bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang berkumpul, tetapi menjadi ruang syi'ar melalui rebana yang harmonis dan syair syair pujian kepada Allah dan Rasulnya adalah bentuk dakwah yang indah, menyejukkan, dan mudah di terima oleh semua lapisan masyarakat. 

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB memandang kegiatan seperti ini bukan hanya sebagai acara keagamaan, tetapi bagian dari pembangunan karakter masyarakat.  

"Pembangun daerah tidak hanya berbicara infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga membangun moral, spiritual dan budaya," jelasnya. 

Gubernur menambahkan, seni rebana membuktikan bahwa dakwah tidak selalu harus disampaikan dengan cara yang panjang, tetapi melalui irama dan syair pesan keagamaan dapat menyentuh hati dengan cara yang lebih halus namun mendalam. 

Banyak contoh nyata, diberbagai daerah, kelompok rebana dan Hadrah yang berawal dari majelis taklim menjadi ruang pembinaan generasi muda, anak-anak muda yang semula tidak memiliki ruang, ekspresi positif, kemudian menemukan jalannya melalui syair salawat, tampil diberbagai kegiatan keagamaan, menumbuhkan rasa percaya diri bahkan sebagiannya mampu mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif berbasis seni religi. 

"Ini adalah bukti rebana bukan hanya alat musik tetapi media pembentukan karakter dan pemberdayaan," ungkapnya.

Ditengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, tantangan bukan sekedar memahami pengaruh luar, tetapi memperkuat identitas dan kreativitas kita sendiri. Seni rebana dan syair Islam harus terus berkembang menjadi ekspresi keislaman yang relevan, membagakan bagi generasi muda Nusa Tenggara Barat. 

"Sebagai daerah yang religius, Seni rebana ini harus terus kita rawat, dan giatkan melalui ruang-ruang syi'ar yang positif, inklusif dan mencerdaskan." harapnya.

Gubernur juga mengajak semua untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum mempekuat keimanan memperkuat persaudaraan dan menghadirkan syi'ar yang menghadirkan kedamaian. 

Sementara itu ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi NTB Hj. Siti Rauhul Faujah Djufrie, S.Ag menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menambah keimanan dan ketakwaan khususnya bagi kaum perempuan, Majelis se Kota Mataram agar dapat mendidik anak-anaknya terhindar dari hal-hal yang negatif. 

"Kami menghimpun majelis Baiturrahmah di kota Mataram ini, tujuannya lebih khusus Ibu-ibu, kalau dia sudah beriman dan bertakwa dan dibarengi dengan berpindidikan, Insya Allah akan bisa membina anak-anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak di inginkan," ia melaporkan. 

Selain itu, Ketua BKMT NTB ini menilai bahwa Mataram dan berbagai daerah lainnya dalam kondisi darurat Narkoba, maka melalui majelis ini, orangtua lebih mengarahkan, mendidik dan mengontrol anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam bahaya narkoba. 

"Jadi kami menghimpun ibu-ibu majelis ini agar menjadi contoh bagi anak-anaknya, agar mendidik anak-anaknya untuk menjauhi hal-hal yang Allah larang, termaksud narkoba." terangnya. 

Menyambut bulan suci Ramadan tahun ini BKMT yang sudah terbentuk di sepuluh kota dan kabupaten se NTB akan melaksnakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. 

"Saya minta, BKMT kabupaten dan Kota se NTB untuk terus melakukan sosialisasi bahaya narkoba melalui majelis, terutama ibu-ibu di bulan Ramadan ini untuk terus menjaga anak-anak kita dari bahaya Narkoba," harapnya

Terhadap generasi muda, ketua BKMT berpesan untuk menjauhi narkoba, dan terus berkreasi.

"Jangan karena narkoba merusak masa depan. Selain itu kita mengarahkan BKMT se NTB untuk merangkul anak-anak muda untuk berkreasi melalui seni rebana islami," ujarnya.

Ia juga berpesan untuk menjauhi narkoba dan berpesan juga untuk BKMT kabupaten kota agar menghimpun anak-anak dalam perhimpunan Seni Budaya Islam. (alif/her/Diskominfotik)

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan apresiasi kepada tim sepak bola PS Daygun yang menjuarai Liga 4 Asprov PSSI NTB saat kunjungan kerja di Lapangan Umum Telaga Maluku, Desa Rempek, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (13/2).

Gubernur menyampaikan dukungan secara langsung kepada para pemain sebagai bentuk motivasi agar mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat nasional.

“Ini bukan bantuan pemerintah provinsi, ini bantuan pribadi sebagai bentuk motivasi. Setiap prestasi anak muda di provinsi ini saya punya kewajiban untuk memberikan perhatian. Kalian akan bertemu dengan yang terbaik dari masing-masing provinsi, maka latihannya, mentalnya semua harus berbeda,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung rencana pembangunan fasilitas penunjang prestasi pemuda di Lombok Utara, termasuk sarana olahraga dan perguruan tinggi negeri.

“Saya ingat dulu saya pernah berjanji di sini, Universitas Negeri di KLU dan GOR, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terwujud. Sehingga prestasi olahraga yang potensinya luar biasa di sini bisa terbangun dengan baik nantinya,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan di Lombok Utara juga diisi dengan penyerahan bibit ternak kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta penyaluran bantuan sosial Baznas usai pelaksanaan salat Jumat di Masjid Nurul Hikmah Pemenang. Turut mendampingi Sekda KLU Sahabudin, Kepala Dinas PMPTSP Irnadi Kusuma, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan KLU Tresnahadi. 

Naskah dan Foto: Biro Umum dan Adpim Setdaprov NTB

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menanam 2.000 bibit kakao saat kunjungan kerja di Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (13/2). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan ternak bagi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menekankan pentingnya hilirisasi ekonomi berbasis desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan tanpa merusak lingkungan. Ia menilai KLU memiliki potensi agraris yang besar, seperti durian, kopi, alpukat, dan kakao.

“Kalau kita datang ke KLU ini, kita lihat masa depan. Sekarang kita fokuskan semua upaya pembangunan di sini harus bersahabat dengan alam. Nanti saya pribadi akan datangkan beberapa ahli untuk bicara dan melihat potensi kakao di sini, sehingga bisa memberikan masukan kepada Pemkab KLU dan Pemprov untuk melakukan hilirisasi,” ujarnya.

Selain kakao, Gubernur juga mencontohkan potensi hilirisasi kelapa yang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi.

“Coba bayangkan kalau kelapa ini kita lakukan hilirisasi. Airnya bisa jadi nata de coco, dagingnya jadi coco butter untuk kosmetik mahal, tempurungnya jadi karbon aktif, sabutnya jadi jok mobil mewah. Bayangkan berapa nilainya kalau kita bisa lakukan hilirisasi di sini, sudah kayak surga Lombok Utara ini,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa program pembangunan Pemerintah Provinsi NTB difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Semua program pembangunan dilakukan dalam rangka menyejahterakan rakyat dari level yang paling bawah yaitu desa. Mulai dari makan bergizi gratis, koperasi, hingga peternakan rakyat berbasis desa,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah KLU Sahabudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan KLU Tresnahadi, serta tokoh masyarakat setempat.

Naskah dan Foto: Biro Umum dan Adpim Srtdaprov NTB

Mataram, Sabtu, 14 Februari 2026 - Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, meresmikan Masjid Al-Amir yang berlokasi di Kompleks Al-Wildan International Islamic School 24 Mataram. Peresmian ini menjadi momentum istimewa menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, sekaligus kebahagiaan bagi civitas akademika dan masyarakat sekitar.

Kawasan pendidikan terpadu Al-Wildan sebelumnya telah diluncurkan pada 2 Mei 2024. Sementara itu, pembangunan Masjid Al-Amir dimulai pada 24 Mei 2025 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Iqbal. Sesuai komitmen yang disampaikan saat itu, Masjid ini berhasil diselesaikan dan diresmikan sebelum Ramadhan 1447 H.

Proses pembangunan berlangsung selama delapan bulan dua puluh hari. Seluruh pembiayaan pembangunan Masjid Al-Amir merupakan kontribusi dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Metro Insan Pendidikan, Haji Farid Amir. Waktu pembangunan yang relatif singkat tersebut menjadi bukti kesungguhan, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal mengucap rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam momen bersejarah tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga komitmen dan amanah dalam setiap pekerjaan.

“Jangan sekali-kali berhutang pada kontraktor, pasti tidak pernah akan dilupakan. Janji itu adalah utang,” tegasnya, mengutip pepatah Sasak.

Menurutnya, nama Masjid Al-Amir memiliki makna istimewa sehingga menjadi alasan kuat kehadiran para pimpinan daerah dan tokoh NTB dalam peresmian tersebut.

“Karena nama masjidnya Al-Amir, maka Gubernur harus datang, Wali Kota harus datang. Alhamdulillah hampir semua tokoh penting NTB hadir untuk meresmikan Masjid ini,” ujarnya.

Gubernur juga menyebut pembangunan Masjid ini sebagai salah satu yang tercepat, meski hal tersebut bukan hal baru bagi kontraktor yang telah berpengalaman.

Lebih lanjut, ia berharap masjid ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang membawa masyarakat menuju kemajuan. 

Menurutnya, peresmian menjelang Ramadhan menjadi momentum tepat agar Masjid Al-Amir dapat langsung difungsikan sebagai pusat keberkahan.

“Semoga Masjid ini tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi juga menjadi pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat pembinaan umat yang membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar,” tutupnya.

Sementara itu, Presiden Direktur dan Pendiri Al-Wildan International Islamic School, Abdurrahim Al-Basyir, menyampaikan apresiasi mendalam kepada keluarga besar Haji Farid Amir atas kontribusi dalam pembangunan masjid tersebut.

“Apa yang telah dilakukan bukan sekadar membangun fisik bangunan, tetapi membangun peradaban dan generasi,” ungkapnya.

Ia berharap setiap langkah, tenaga, pikiran, dan kontribusi yang dicurahkan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

Dengan berdirinya Masjid Al-Amir, peran Al-Wildan diharapkan semakin kokoh sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mencetak generasi unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, beriman, dan berakhlak mulia.

Peresmian ini menjadi penanda hadirnya ruang ibadah baru yang diharapkan memancarkan cahaya kebaikan, melahirkan generasi pemimpin masa depan, serta menghadirkan keberkahan bagi masyarakat NTB menjelang bulan suci Ramadhan. (edo/her/kominfotik)

Mataram, Sabtu, 14 Februari 2026– Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, melantik Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi NTB dan Dewan Pengelola Islamic Center Provinsi NTB periode 2026–2031, Sabtu (14/2), di Ballrom Bank NTB Syariah.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.172 Tahun 2026 tentang Pengurus LPTQ Provinsi NTB Periode 2026–2031 dan Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.173 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dewan Pengelola Islamic Center Provinsi NTB Periode 2026–2031.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan, bahwa LPTQ dan Islamic Center harus menjadi rumah bersama bagi seluruh elemen masyarakat NTB. Komposisi kepengurusan yang dilantik, menurutnya, telah melalui proses konsultasi dengan berbagai tokoh dan unsur organisasi kemasyarakatan agar merepresentasikan keberagaman dan kekuatan umat di NTB.

“Saya ingin LPTQ maupun Islamic Center ini menjadi milik kita bersama, merefleksikan keberadaan seluruh kelompok dan golongan yang ada di NTB,” ujarnya.

Gubernur mengungkapkan kegelisahannya terhadap capaian prestasi tilawah NTB yang dinilai perlu kembali ditingkatkan. Ia mengenang masa ketika NTB dikenal sebagai “pabrik qori terbaik” di Indonesia. Karena itu, ia berharap kepengurusan baru mampu membangkitkan kembali marwah tilawatil Qur’an NTB, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, pengembangan tilawah tidak hanya terbatas pada cabang qori dan qoriah, tetapi juga mencakup penguatan seni kaligrafi (khat) hingga pengembangan kaligrafi kontemporer. Ia mencontohkan bagaimana seni kaligrafi di luar negeri dihargai tinggi sebagai karya seni bernilai besar, sehingga perlu adanya perubahan cara pandang terhadap karya seni Islam di daerah.

Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya revitalisasi Islamic Center NTB agar lebih produktif dan memberi manfaat luas bagi umat. Ia menyebut Islamic Center sebagai warisan fondasi yang baik dari kepemimpinan sebelumnya dan menjadi tanggung jawab bersama untuk dirawat serta dikembangkan.

Dalam struktur baru, Gubernur mengusulkan adanya divisi amal usaha dan pengembangan ekonomi, agar pengelolaan Islamic Center tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan pemberdayaan umat.

“Siapapun yang berprestasi, apapun bidangnya, harus kita hargai dan beri perhatian yang sama. Ke depan, pembinaan harus lebih terstruktur agar prestasi tilawah NTB kembali diperhitungkan,” tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah dan Forkopimda, para tokoh agama, pimpinan organisasi, Pengurus Inti LPTQ dan Islamic Center masa bakti 2026–2031, serta berbagai tokoh masyarakat lainnya.

Acara pelantikan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama seluruh pengurus yang telah dilantik. Pemerintah Provinsi NTB berharap kepengurusan LPTQ dan Dewan Pengelola Islamic Center periode 2026–2031 mampu membawa semangat baru dalam pengembangan tilawatil Qur’an serta penguatan peran Islamic Center sebagai pusat peradaban umat di Nusa Tenggara Barat. (Ami/her/Kominfotik)

Lombok Barat, Jumat, 13 Februari 2026-Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan resmi meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) perdana tahun 2026. Digelar serentak secara nasional, kegiatan di NTB dipusatkan di Lapangan Banteng, Desa Lingsar, Lombok Barat, Jumat (13/2/2026).

​Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Hj. Eva Dewiyani menyatakan, bahwa langkah ini adalah intervensi nyata pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang begitu banyaknya hari besar keagamaan, mulai dari Imlek, Nyepi, hingga Ramadan dan Idul Fitri.

​"Kami ingin masyarakat memperoleh kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Di tengah tren kenaikan harga jelang hari besar, pemerintah hadir untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi," tegasnya di sela-sela peninjauan stand.

Ditambahkan Eva, antusiasme warga terlihat sangat tinggi. Sejak stand dibuka pagi hari, masyarakat langsung memadati lokasi, terutama untuk memburu komoditas cabai. Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Mandalika sebelumnya, harga cabai diketahui sempat menyentuh angka Rp100.000 per kilogram. Namun, di lokasi GPM Lingsar, warga bisa memperoleh cabai dengan harga jauh lebih murah.

​"Di sini kami menjual cabai seharga Rp11.000 per seperempat kilogram atau sekitar Rp44.000 per kilogram. Ini sangat membantu masyarakat di tengah kenaikan harga pasar yang drastis," tambahnya.

​Keberhasilan penyediaan stok pangan murah ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari para petani lokal, dukungan penuh Bulog, hingga mitra binaan Bank Indonesia dan stakeholder lainnya. Pihak Bulog memastikan akan terus hadir dalam setiap gelaran GPM untuk menjaga ketersediaan pasokan.

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk terus mengawal ketersediaan pangan sepanjang tahun 2026 dengan target pelaksanaan GPM di 26 titik yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Langkah serentak ini diharapkan mampu meredam gejolak harga pangan di seluruh wilayah NTB.

Kehadiran GPM ini memiliki dampak bagi ibu rumah tangga. Sumarni, salah satu warga Desa Lingsar, mengaku sangat terbantu dengan selisih harga yang cukup signifikan dibandingkan harga pasar.

​"Alhamdulillah, senang sekali ada yang murah. Apalagi mau masuk bulan puasa, harga-harga di pasar sudah mulai mahal," ujar Sumarni dengan wajah sumringah.

​Perbedaan harga yang ditawarkan memang cukup mencolok. Sumarni mencontohkan harga minyak goreng kemasan dua liter yang di pasar luar mencapai Rp43.000, di GPM Lingsar hanya dibanderol Rp31.000. Begitu pula dengan cabai yang di pasar induk menyentuh Rp100.000 per kilogram, di lokasi ini masyarakat bisa membelinya dengan harga Rp44.000 per kilogram atau Rp11.000 per seperempat kilogram.

​"Bedanya jauh sekali. Kalau bisa kegiatan seperti ini sering-sering diadakan untuk membantu kami para ibu rumah tangga," harapnya.

Selain cabai dan minyak goreng, komoditas lain seperti bawang merah dan bawang putih juga menjadi buruan warga. Ketersediaan stok ini didukung penuh oleh Bulog, Bank Indonesia, serta para petani lokal.(san/her/diskominfotik)

​

Mataram, Kamis, 12 Februari 2026-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Bank Indonesia berkomitmen mempercepat transformasi digital sebagai solusi utama mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah Timur (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang berlangsung di Gedung Serba Guna Bank Indonesia, Mataram, Kamis (12/2/2026).

Plh. Sekretaris Daerah NTB, H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si., mengungkapkan, bahwa saat ini kondisi fiskal NTB masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun ini telah memberikan dampak signifikan terhadap belanja dan operasional daerah.

"Opsi kita saat ini adalah memaksimalkan PAD. Namun, kita harus jujur bahwa tata kelola pendapatan saat ini belum maksimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan manual," ujarnya.

Menyampaikan arahan Gubernur, Faozal menegaskan bahwa digitalisasi daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai modernisasi sistem pembayaran semata. Baginya, teknologi adalah instrumen strategis untuk menutup celah kebocoran pendapatan.

"Kami menyadari tata kelola PAD belum maksimal dan masih ada indikasi kebocoran pada proses penarikan secara manual. Digitalisasi adalah jawaban untuk optimalisasi pajak dan retribusi agar pendapatan asli daerah lebih akuntabel dan transparan," lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas menjelaskan, bahwa digitalisasi pajak dan retribusi adalah fondasi penting untuk memperkuat ketahanan fiskal tahun 2026. Ia memberikan contoh nyata keberhasilan Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan PAD secara drastis melalui teknologi.

"Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan PAD dari Rp25,2 triliun pada 2024 menjadi Rp35,1 triliun pada 2025. Kenaikan hampir Rp10 triliun ini dipicu oleh penerapan e-retribusi pasar dan parkir yang efektif menekan potensi kebocoran," paparnya.

Menurut Hario, kunci keberhasilan tersebut terletak pada konsistensi integrasi sistem dan komitmen kuat dari kepala daerah, serta perubahan budaya transaksi di masyarakat.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemprov NTB berencana mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, termasuk Bali. Lalu Faozal menyoroti regulasi di Bali yang memungkinkan pemungutan retribusi wisatawan mancanegara secara digital di pintu masuk bandara.

"Kita sedang menjajaki payung hukum serupa. Apalagi dalam kesepakatan tiga Gubernur (Bali, NTB, NTT), kita ingin menerapkan sistem satu pintu. Cukup satu kartu atau satu transaksi digital, wisatawan bisa mengakses destinasi di tiga provinsi sekaligus," jelasnya.

Meski demikian, keberhasilan ekosistem digital ini memerlukan dukungan infrastruktur yang merata. Hario menekankan bahwa ketersediaan sinyal dan jaringan di seluruh wilayah NTB menjadi prioritas yang dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Rakorwil ini.

"Keberhasilan digitalisasi membutuhkan jaringan yang memadai di seluruh daerah agar ekosistem digital kita lebih terstruktur dan terukur," ujarnya.

Melalui sinergi dalam forum P2DD ini, baik Pemerintah Provinsi NTB dan Bank Indonesia optimistis dapat menciptakan postur APBD yang lebih sehat dan mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan anggaran dari pemerintah pusat.(san/her/diskominfotik)

Mataram — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan rasa bangga dan syukur atas prestasi qari cilik asal Bima, Muhammad Zian Fahrezi, yang telah mengharumkan nama daerah di kancah internasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur melalui sambungan video call langsung dengan Zian Fahrezi. Dalam kesempatan itu, Miq Iqbal mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan capaian yang telah membawa nama baik Bima dan Provinsi NTB.

“Terima kasih sudah berprestasi dan mengharumkan nama tanah Bima serta NTB. Ini kebanggaan kita semua,” ujar Gubernur Miq Iqbal.

Gubernur juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian serius terhadap pengembangan dunia Al-Qur’an, termasuk dengan membenahi dan memperkuat kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi NTB. Menurutnya, pembinaan prestasi anak-anak NTB tidak hanya difokuskan pada bidang olahraga, tetapi juga pada capaian-capaian keagamaan dan nilai-nilai kebaikan.

“Kami ingin anak-anak NTB berprestasi di berbagai bidang, termasuk Al-Qur’an. Ini bagian dari membangun karakter dan masa depan generasi daerah,” tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur menyampaikan akan memberikan penghargaan secara langsung kepada Zian Fahrezi saat bertemu di Mataram. Selain itu, Pemprov NTB juga akan memfasilitasi Zian untuk tampil pada kegiatan Ramadan di Islamic Center NTB serta mendampinginya dalam agenda Safari Ramadan Gubernur ke Bima.

“Insya Allah nanti saya sendiri yang menyerahkan apresiasi kepada Zian. Kami juga akan fasilitasi agar Zian bisa tampil saat Ramadan dan membersamai Safari Ramadan ke Bima,” pungkas Miq Iqbal.

Melalui dukungan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap semakin banyak generasi muda yang termotivasi untuk berprestasi di bidang Al-Qur’an, sekaligus menjadi teladan bagi anak-anak NTB lainnya.

Kalau mau, saya juga bisa buatkan versi lebih singkat untuk media online, atau versi feature human interest tentang Zian Fahrezi. (Kominfotik)

Mataram, 12 Februari 2026 - Tantangan dinamika ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta harapan masyarakat pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif. 

Hal itu dikatakan Plh Sekretaris Daerah, L Faozal saat menghadiri pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam sidang paripurna istimewa DPRD NTB di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur di Mataram, Kamis (12/02/2026). 

"Keberadaan DPRD yang solid, responsif dan bekerja untuk kepentingan rakyat yang menghasilkan keputusan dan kebijakan yang akan menentukan arah pembangunan kita", ucap Faozal. 

Sesuai SK Mendagri Nomor 1.100.2.1.4 - 96 bertanggal 26 Januari 2026, anggota DPRD NTB, Asaat Abdullah yang meninggal dunia pada 11 September 2025 lalu digantikan Fakhruddin. Asaat Abdullah merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sumbawa. dan tercatat sebagai anggota DPRD NTB selama dua periode, yakni periode 2019-2024, dan 2024-2030. Di DPRD NTB, Assat Abdullah duduk di Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup.

Sementara Fakhruddin sendiri peraih suara terbanyak nomor dua dari Partai NasDem di daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat pada Pemilu 2024, dengan meraih 5.949 suara. Selisih 8.024 suara dari peraih suara terbanyak almarhum Asaat Abdullah yang meraih 13.973 suara berdasarkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD yang ditetapkan dalam sidang pleno KPU NTB pada 10 Maret 2024. 

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda dalam upacara pelantikan tersebut mengucapkan selamat kepada anggota DPRD pengganti dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum Assat Abdullah. (jmy/her/kominfotikntb).

Pemerintah Provinsi NTB memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Gedung Kanwil DJKN Balinusra, Kamis (12/2/2026).

Kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan tata kelola barang milik daerah (BMD) dan penyelesaian piutang daerah sebagai langkah strategis menghadapi tren penurunan Transfer ke Daerah (TKD) serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan perlunya perubahan paradigma pengelolaan aset daerah dari sekadar pusat biaya menjadi sumber penerimaan.

“Logika aset ini kan pemanfaatan, bukan pemeliharaan. Jadi harusnya tidak jadi cost center, tetapi jadi profit center. Kita ingin shifting ke paradigma baru bahwa aset itu dikelola semaksimal mungkin untuk membantu menaikkan PAD,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pemprov NTB mengelola sekitar 1.700 persil tanah dengan estimasi nilai mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, optimalisasi pemanfaatan masih terkendala akurasi data dan keterbatasan appraisal.

“Kekhawatiran kami adalah keinginan kami untuk melakukan pemanfaatan aset, tapi data kami parah dan appraisal kami lemah. Kami khawatir kalau melompat ke pemanfaatan nanti akhirnya memanfaatkan undervalue,” katanya.

Untuk memperkuat tata kelola, Pemprov NTB telah menyiapkan 19 pejabat fungsional penilai yang akan didampingi secara teknis oleh DJKN.

Kepala Kanwil DJKN Balinusra Sudarsono menyatakan kesiapan mendukung penyelesaian piutang daerah yang kerap menjadi temuan dalam audit laporan keuangan.

“Piutang daerah itu kalau ada di LKPD akan mengganggu laporan keuangan daerah Bapak, yang biasanya menjadi temuan BPK. Kami siap untuk menyelesaikannya setelah ini diurus oleh Pemprov secara maksimal dan mentok, limpahkan ke kami, kami akan proses melalui KPKNL,” jelasnya.

Saat ini tercatat 34 berkas piutang dengan nilai sekitar Rp11 miliar sedang diproses di KPKNL Mataram.

Selain itu, DJKN juga menawarkan kolaborasi penilaian sumber daya alam untuk pengembangan pasar karbon melalui IDX Karbon serta skema pembiayaan kreatif melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk proyek infrastruktur publik berbasis KPBU. (Kominfotik)

Lombok Timur, Rabu, 11 Februari 206- Mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok (Bapok) menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM Makmur Mendunia Center (MMC) NTB di Kantor Camat Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (11/2/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan, bahwa intervensi pemerintah diperlukan menyusul tren kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional dalam beberapa hari terakhir.

“Menjelang puasa, permintaan bahan pokok meningkat drastis. Saya turun langsung ke pasar dan memang ada kecenderungan harga naik. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak punya pilihan selain melakukan intervensi, salah satunya melalui pasar murah,” tegas Gubernur.

Meski demikian, Gubernur memastikan ketersediaan stok bahan pokok di NTB dalam kondisi aman. Ia mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memicu kepanikan harga di pasar.

“Kami sudah cek, stok bahan pokok di NTB aman dan tersedia. Tidak perlu panik. Jangan sampai karena khawatir, belanja berlebihan. Pemerintah memastikan pasokan terpenuhi,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Makmur Mendunia Center (MMC) NTB yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, pasar rakyat dan bazar UMKM menjadi langkah konkret menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Selain intervensi jangka pendek melalui pasar murah, Pemprov NTB juga menyiapkan program penguatan ketahanan pangan desa secara bertahap. Tahun ini, hampir 300 paket program akan disalurkan ke 300 desa, dan jumlah yang sama disiapkan untuk tahun kedua. Hingga 2029, sebanyak 1.166 desa dan kelurahan ditargetkan terjangkau program ketahanan pangan dan desa berdaya.

“Kami ingin memastikan penguatan ekonomi tidak hanya bersifat insidentil, tapi berkelanjutan sampai seluruh desa terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan bahwa Pemkab telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp20 miliar pada akhir 2025 untuk bantuan modal gratis kepada kurang lebih 23 ribu pelaku UMKM di Lombok Timur.

“Yang sudah terverifikasi tetap menerima bantuan. Kalau ada kendala teknis di salah satu bank, itu akan kami selesaikan. Tidak ada yang tidak dapat selama sudah terverifikasi,” tegas Bupati.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Kegiatan serupa, lanjutnya, juga akan digelar di Labuhan Haji pada akhir pekan ini.

Event Pasar Rakyat dan Bazar UMKM MMC NTB di Pringgabaya ini menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat UMKM, serta memastikan masyarakat dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan tenang dan kebutuhan pokok yang tetap terjangkau. [RAB/HER/KOMINFOTIKNTB]