Berita

Berita

Berita terkait kegiatan maupun agenda yang akan dilaksanakan di NTB. Berita selengkapnya ada di Website Pemerintah Provinsi NTB
Nilai Tukar Petani di Provinsi NTB Naik 2,27 Persen

Mataram- Badan Pusat Statistik (BPS) NTB  menyebutkan bahwa sektor pertanian di Provinsi NTB dalam kondisi stabil sepanjang tahun 2022. Hal itu terbukti dari  perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi NTB pada Januari 2023 sebesar 110,43 atau naik 2,27 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 3,02 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yaitu sebesar 0,74 persen. 

Sebagian besar NTP bernilai di atas 100 kecuali untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yaitu sebesar 90,40. NTP sub sektor lainnya masing-masing sebagai berikut: Subsektor Tanaman Pangan sebesar 110,14, Subsektor Hortikultura sebesar 138,48 persen, Subsektor Peternakan sebesar 102,77 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 114,29. 

"Nilai tukar petani harus tetap berada di angka 100 untuk menjaga kestabilan Nilai Tukar petani. Alhamdulillah NTP petani di NTB tidak kurang dari angka ratusan, sehingga sektor pertanian tetap stabil," ungkap Kepala BPS NTB, Dr. Arief Chandra Setiawan saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di aula Tambora BPS NTB, Rabu (01/02). 

Dijelaskannya, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

"Komoditas penyumbang utama  baik NTP dan NTUP adalah gabah, jagung, bawang merah dan cabai rawit," tambahnya.

Selain itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi NTB Januari 2023 sebesar 111,14 atau naik 2,97 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Begitu juga dengan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Provinsi NTB pada Januari 2023 terjadi kenaikan sebesar 1,11 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau; Pakaian dan Alas Kaki; Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; Kesehatan; Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; Serta Perawatan Pribadi dan jasa Lainnya. (Manikp@kominfo)

pada 01 Feb 2023
TPK Hotel Non Bintang di NTB Naik

Mataram - - Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Provinsi NTB untuk Hotel Non Bintang mengalami kenaikan pada bulan Desember 2022 sebesar 21,19 persen, naik sebesar 1,34 poin  dibandingkan dengan Bulan November 2022 sebesar 19,85 persen.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Umum BPS Provinsi NTB, Ir. Gusti Lanang Putra saat menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS) yang berlangsung di Aula Tambora BPS NTB, Rabu (01/02).

"Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Non Bintang Bulan Desember 2021 sebesar 16,89 persen, maka TPK Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,30 poin," jelasnya.

Selain itu, Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Bintang pada Bulan Desember 2022 sebesar 2,31 hari dan mengalami kenaikan sebesar 0,31 hari dibandingkan RLM Bulan November 2022 yang sebesar 2,00 hari.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada Bulan Desember 2022 selama 1,37 hari, turun sebesar 0,06 hari dibandingkan dengan RLM Bulan November 2022 yang sebesar 1,43 hari.

Jumlah tamu yang menginap di Hotel Bintang pada Bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 92.175 orang yang terdiri dari 80.162 orang Tamu Dalam Negeri (86,97 persen) dan 12.013 orang Tamu Luar Negeri (13,03persen).

Jumlah tamu yang menginap di Hotel Non Bintang pada Bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 62.034 orang yang terdiri dari 55.972 orang Tamu Dalam Negeri (90,23 persen) dan 6.062 orang Tamu Luar Negeri (9,77 persen).

pada 01 Feb 2023
Rata-rata Tamu Menginap di NTB Meningkat 2,31 Hari

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Bintang pada Bulan Desember 2022 sebesar 2,31 hari dan mengalami kenaikan sebesar 0,31 hari dibandingkan RLM Bulan November 2022 yang sebesar 2,00 hari.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPS NTB, Dr. Arief Chandra Setiawan saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di aula Tambora BPS NTB, Rabu (01/02).

"Rata-rata tamu menginap di NTB meningkat 2,31 hari. Ini meningkat dibandingkan pada bulan November yang sebesar 2,00 hari," jelas Dr. Arief.

Dr. Arief melanjutkan Jumlah tamu yang menginap di Hotel Bintang pada Bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 92.175 orang yang terdiri dari 80.162 orang Tamu Dalam Negeri (86,97 persen) dan 12.013 orang Tamu Luar Negeri (13,03persen).

Jumlah tamu yang menginap di Hotel Non Bintang pada Bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 62.034 orang yang terdiri dari 55.972 orang Tamu Dalam Negeri (90,23 persen) dan 6.062 orang Tamu Luar Negeri (9,77 persen).

"Sementara itu  rata-rata lama menginap (RLM) tamu di Hotel Non Bintang pada Bulan Desember 2022 selama 1,37 hari, turun sebesar 0,06 hari dibandingkan dengan RLM Bulan November 2022 yang sebesar 1,43 hari," tandasnya. (diskominfotikntb)

pada 01 Feb 2023
Inflasi Provinsi NTB Turun Sebesar 0,33 Persen

Mataram- Badan Pusat Statistik (BPS) NTB  menyebutkan bahwa Inflasi di Provinsi NTB month to month (m-to-m) Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) di Bulan Januari 2023 sebesar 0,33 persen. Sedangkan inflasi year to date (y-to-d) di Bulan Januari 2023 sebesar 0,33 persen, lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi year to date (y-to-d) di Bulan Januari 2022 sebesar 0,71 persen.

Pada Bulan Januari 2023, inflasi year on year (y-on-y) Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 5,83 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,72 pada Bulan Januari 2022 menjadi 112,94 pada Bulan Januari 2023. Angka inflasi ini lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,28 persen. 

Kepala BPS NTB, Dr. Arief Chandra Setiawan menyebutkan, penurunan inflasi di  Provinsi NTB juga berada di tengah rata-rata inflasi nasional yang sebesar 0,34 persen.  

"Alhamdulillah inflasi di NTB menurun, ini menunjukkan daya beli masyarakat sangat baik" jelasnya saat menyampaikan Berita Resmi Statistik di aula Tambora BPS NTB, Rabu (01/02). 

Ia menjelaskan Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Transportasi sebesar 21,02 persen; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,24 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 4,03 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,80 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 3,69 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 3,05 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 2,47 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,43 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 2,06 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,81 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,42 persen. (Manikp@kominfo)

pada 01 Feb 2023
Sekda NTB Dampingi Gus Muhaimin Mengisi Mimbar Kebangsaan di Unram

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs.H.Lalu Gita Aryadi,M.Si mendampingi Wakil Ketua DPR RI H.Abdul Muhaimin Iskandar menjadi narasumber dalam kuliah umum mimbar kebangsaan dengan tema "Road Map dan Konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2024" di Universitas Mataram.

Dalam momentum itu, putra KH. Bisri Syamsuri tersebut memaparkan lima persoalan elementer bangsa Indonesia.

Yang pertama adalah kemiskinan dan kebodohan. Kedua permasalahan tersebut, menurut Gus Muhaimin merupakan dua hal yang saat ini sedang ada di depan mata bangsa Indonesia.

Angka kemiskinan absolut Indonesia dinilainya masih sangat tinggi, angka kemiskinan tersebut juga masih terus naik hingga masa mendatang.

"Apalagi setelah pandemi dan krisis global ini menjadi semakin terlihat. Meskipun kita bersyukur jumlah kelas menengah terus naik," ungkap Gus Muhaumin pada Selasa, 31 Januari 2023.

Sementara itu, lanjut Gus Muhaimin, di sisi yang lain, tingkat pendidikan juga masih menjadi tantangan yang cukup laten.

Dijelaskan Cak Imin, tidak kurang dari 50 persen atau lebih detil sekitar 45 persen angkatan kerja Indonesia berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah.

pada 31 Jan 2023
Bang Zul Gubernur NTB dorong percepatan UU Daerah Kepulauan

Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah kepulauan dengan memiliki  total 403 pulau, sedang maupun kecil. Karena itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc terus mendorong percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Salah satunya, dengan mengikuti Forum Daerah Kepulauan yang digelar oleh TEMPO Media Group, Selasa, 31 Januari 2023 di Hotel 
Borobudur Jakarta. 
Forum tesebut digelar untuk mendorong percepatan RUU Daerah Kepulauan ke pembahasan tingkat Pemerintah dan DPR dengan usulan dan rekomendasi. 

Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul sapaan Gubernur memaparkan usulan pentingnya mendorong  percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan demi mendorong pendayagunaan dan pengembangan potensi daerah kepulauan.

Dalam forum tersebut Bang Zul memaparkan, bila ingin meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan diperlukan regulasi yang lebih spesipik. Regulasi tersebut nantinya akan mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan. 

Kebutuhan daerah kepulauan tersebut, dilanjutkan Gubernur, melalui beberapa hal. Di antaranya, mengusulkan draft undang-undang daerah kepulauan menjadi undang-undang lex specialia atau melakukan singkronisasi draft undang-undang daerah kepulauan dengan undang-undang terkait.

"Mengusulkan draft undang-undang daerah kepulauan menjadi undang-undang lex specialia atau melakukan singkronisasi draft undang-undang daerah kepulauan dengan undang-undang terkait," usul Gubernur. (novita, opik, diskominfotikntb)

pada 31 Jan 2023
Gubernur NTB Hadiri Dialog Forum Daerah Kepulauan Bersama Tempo Media Group, Bahas Masa Depan Daerah Kepulauan

Jakarta - - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri Dialog Forum Daerah Kepulauan yang diadakan oleh TEMPO Media Group bertajuk “Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Payung Hukum mengenai Daerah Kepulauan” yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (31/01).

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di daerah kepulauan, seperti halnya persoalan yang ada di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan yang akan terus diperjuangkan.

"Persoalan lahan Mandalika perlu kesabaran untuk menyelesaikannya tuntas. Insya Allah dengan niat yang lurus dan nggak ada kepentingan personal dan kelompok, berbagai persoalan kompleks ini bisa di urai dan di selesaikan," tutur Bang Zul.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Biro Pemerintah Setda Provinsi NTB dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB.

Provinsi NTB terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki 10 Kabupaten/Kota, diantaranya Kota Mataram dengan Luas Darat sebanyak 
61,30 km persegi dan Luas Laut sebanyak 56,80 km persegi tidak memiliki pulau. Kabupaten Lombok Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.053,90 km persegi dan Luas Laut sebanyak 757,78 km persegi memiliki 126 pulau. Kabupaten Lombok Tengah dengan Luas Darat sebanyak 1.208,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 397,78 km persegi memiliki 25 pulau.

Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur dengan Luas Darat sebanyak 1.605,53 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.074,33 km persegi memiliki 44 pulau.  Kabupaten Lombok Utara dengan Luas Darat sebanyak 
809,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 594,71 km persegi memiliki 3 pulau.  Kabupaten Sumbawa dengan Luas Darat sebanyak 6.643,98 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.831,72 km persegi memiliki 65 pulau. Kabupaten Sumbawa Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.849,02 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.080,74  km persegi memiliki 17 pulau.

Kabupaten Dompu dengan Luas Darat sebanyak 2.324,60 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.298,17  km persegi memiliki 23 pulau.  Kabupaten Bima dengan Luas Darat sebanyak 4.389,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.572,31 km persegi memiliki 98 pulau dan  Kota Bima dengan Luas Darat sebanyak 207,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 188,02 km persegi tidak memiliki pulau.

Adapun percepatan pembangunan daerah kepulauan di Provinsi NTB, yakni Mendorong pendayagunaan dan pengembangan potensi daerah kepulauan, Meningkatkan  alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan dan Perlu regulasi yang lebih spesifik mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan. (diskominfotikntb)

pada 31 Jan 2023
Bahas Transparansi Data Lahan ITDC, Gubernur NTB Bang Zul Bertemu Dengan Wakil Menteri BUMN

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. bertemu dengan Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, dalam kunjungan kerjanya di Jakarta pada Selasa, 31 Januari 2023.

Dalam pertemuan tersebut Bang Zul, sapaan Gubernur, dan Pahala Nugraha membahas terkait permintaan transparansi ITDC dalam pengelolaan KEK Pariwisata Mandalika, khususnya data-data penyelesaian lahan yang diminta masyarakat.

Gubernur menjelaskan, ITDC adalah salah satu BUMN  yang memiliki kebijakan dimana apapun tindakannya harus mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN, termasuk masalah lahan yang sangat sensitif. 

"Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yang lengkap sesuai yang diinginkan masyarakat," ungkap Gubernur. 

Selain itu, Bang Zul dan Pahala membahas berbagai rencana dan program-program yang akan dijalannya BUMN di NTB. Termasuk rencana kunjungan Wamen BUMN pada awal Maret ke  Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok. (novita, opik, diskominfotikntb)

pada 31 Jan 2023
Gubernur Bang Zul Optimis Masalah Lahan di Mandalika dan Gili Trawangan Segera Tuntas

Jakarta-Dedikasi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc untuk merentangkan jalan  dan meretas harapan masyarakat di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan terus diperjuangkan. Komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun dengan pihak kementerian dan lembaga memberikan angin segar bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Mandalika dan Gili Trawangan.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB meyakini persoalan lahan masyarakat di Mandalika perlu kesabaran  menyelesaikannya dengan tuntas. Karena masyarakat menginginkan transparansi kepada pihak ITDC terkait data-data penyelesaian lahan masyarakat di kawasan Mandalika.

"Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya. Sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yg lengkap sesuai yang di inginkan masyarakat," terang Bang Zul saat bertemu Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury di Kementrian BUMN Jakarta, Senin (30/01/2023). 

Pada kesempatan yang berbeda, Doktor ekonomi itu juga bertemu dengan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN, Rini Widyastuti dan Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN, Endra Gunawan. Keduanya merupakan yang menggawangi persolan hukum di Kementerian BUMN untuk memberikan izin kepada ITDC untuk membuka data secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masalah ini tidak liar kemana-mana.

"Alhamdulillah minggu depan Insya Allah mbak Rini dan Mas Hendra akan datang ke Lombok mendampingi ITDC untuk mebuka data kepada masyarakat yang masih merasa ada ganjalan, sehingga mudah-mudahan nanti akan bagus untuk ITDC dan kita juga legowo di NTB, sehingga daerah kita benar-benar aman dan nyaman untuk investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan," ungkap Bang Zul.

Begitu juga dengan persoalan Gili Trawangan juga sama, Bang Zul mengatakan masih ada tersisa masalah. Hal itu juga bisa diselesaikan dengan komunikasi dan dialog yang baik antara masyarakat dan investor yang ada di kawasan Gili Trawangan. 

"Intinya luruskan niat dan jangan tergoda uuntuk main-main. Kalau ada staf kami yg masuk angin atau tergoda utk main,.kami akan tegur, kami beri sangsi bahkan bisa kami berhentikan dari posisi nya. Simple saja," tegas Bang Zul.

Apalagi persoalan Tanah dan Lahan ini, lanjut bang Zul memang tidak sederhana dan butuh kesabaran luar biasa. Asalkan tidak ada yang mencoba bermain-main untuk kepentingan personal atau kelompok, karena kepentingan masyarakatlah yang paling utama.(man/her/@kominfotik)

pada 31 Jan 2023
BPS NTB Sebut Taraf Pendidikan Antar Generasi di NTB Meningkat

Mataram -- Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyebutkan bahwa taraf pendidikan di NTB mengalami kenaikan antar generasi milenial yang lahir dari tahun 1981 - 1996, Generasi X dari tahun 1965-1980 dan Baby Boomer dari tahun 1946 - 1964.

Dr. Arief Chandra Setiawan, SST., M.Si menjelaskan bahwa taraf pendidikan yang semakin meningkat antar generasi, namun masih dihadapkan pada isu disparitas antara desa-kota.

"Sehingga perlu menjadi perhatian bersama untuk bersinergi membantu anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dengan menjaga prinsip “equity of access to quality education” di semua wilayah," tuturnya saat memberikan Berita Resmi Statistik (BPS) Hasil Long From Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Provinsi NTB, Senin (30/01).

Milenial kelahiran 1981-1996 tidak sekolah sebanyak 2.66 persen, Tidak Tamat SD sebanyak 6.91 persen, SD sebanyak 22.94 persen, SMP 20.16 persen, SMA sebanyak 31.8 persen, DI/DII/Diii sebanyak 2.82 persen , DIV/S1 sebanyak 12.67 persen, Profesi sebanyak 0.12 persen dan S2 sebanyak 0.45 persen.

Generasi X dari tahun 1965-1980 tidak sekolah sebanyak 11.75 persen, Tidak Tamat SD sebanyak 16.57 persen, SD sebanyak 32.14 persen, SMP 12.97 persen, SMA sebanyak 18.95 persen, DI/DII/Diii sebanyak 1.14 persen , DIV/S1 sebanyak 6 persen, Profesi sebanyak 0.12 persen dan S2 sebanyak 0.43 persen.

Baby Boomer dari tahun 1946 - 1964, tidak sekolah sebanyak 30.97 persen, Tidak Tamat SD sebanyak 24.61 persen, SD sebanyak 26.96 persen, SMP 4.8 persen, SMA sebanyak 7.05 persen, DI/DII/Diii sebanyak 1.09 persen , DIV/S1 sebanyak 4.15 persen, Profesi sebanyak 0.02 persen dan S2 sebanyak 0.35 persen.

"Mayoritas tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi baby boomer adalah tidak atau belum pernah sekolah, mayoritas tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi x di NTB adalah SD/Sederajat,
sementara tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi milenial adalah SMA/Sederajat,"jelasnya. (diskominfotik)

pada 30 Jan 2023
Menampilkan 1 sampai 10 dari 2886 berita
Facebook