Berita

Berita

Berita terkait kegiatan maupun agenda yang akan dilaksanakan di NTB. Berita selengkapnya ada di Website Pemerintah Provinsi NTB
Pemprov NTB Launching Gerakan Bersama Menuju Nol Perkawinan Anak

Lombok Utara- Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya menurunkan angka pernikahan anak, kali ini pemprov NTB bersama pemerintah Kabupaten Lombok utara, menggandeng serta beberapa lembaga dan NGO melakukan kerja sama bertajuk Gerakan Bersama Menuju NTB Nol Perkawinan Anak.

Penjabat Gubernur NTB yang diwakili Plh. Asisten 1 Setda NTB Ir. H. Lalu Hamdi, MS.i mengatakan, program kolaboratif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk menekan hingga nol persen perkawinan anak di NTB. 

"Jadi, masalah perkawinan anak ini sangat kompleks perlu satukan kekuatan dan langkah untuk mengentaskannya," tegas Lalu Hamdi dalam sambutannya pada acara Deklarasi Gerakan Bersama menuju NTB nol perkawinan anak di desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Lombok Utara, Kamis (13/6/2024).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kerja keras yang dilakukan pemprov NTB bersama mitra selama ini sudah membuahkan hasil yang sangat signifikan dari tahun ketahun mengalami penurunan.

"Dengan ikhtiar bersama pasti bisa terselesaikan! Terbukti dari tahun 2022 di angka 32,7 % mengalami penurunan sebesar 8,1%, menjadi 24,6 %"di tahun 2023," kata Hamdi.

Sementara itu Bupati Lombok Utara H. Djohan Syamsu mengungkapkan, sebagai kabupaten termuda di NTB Lombok Utara terus berbenah salah satunya fokus mengentaskan masalah perkawinan anak serta stunting selain menggelontorkan anggaran khusus juga melakukan  edukasi serta sosialisasi ke desa.

"Untuk mengintervensinya tentu tidak hanya gerakan semata. Dari kebijakan anggaran juga kita dukung," jelas Djohan.

Di akhir acara dilakukan penandatangan MOU pengentasan masalah perkawinan anak yang melibatkan  Pemprov NTB, Pemkab Lombok Utara serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan NGO, selanjutnya ditutup dengan pembacaan komitmen bersama menuju NTB nol perkawinan anak yang dilakukan oleh kepala desa se kabupaten Lombok Utara. (Rabuang/her/Kominfotik)

pada 13 Jun 2024
Jelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan NTB Gelar GPM di Lapangan Tanak Tepong Narmada

Dalam rangka mengendalikan inflasi daerah sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan menyambut HKBN Hari Raya Idul Adha 1444 H. Dinas Ketahanan Pangan NTB menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), bertempat di lapangan Tanak Tepong Narmada, Lombok Barat, (13/6/24).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. A. Aziz, mengatakan bahwa Gerakan Pasar Murah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan akses pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat NTB. Pasar murah tersebut menjadi salah satu cara Pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha nanti.

“Kami berupaya menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah melalui kegiatan ini secara konsisten terlebih jelang Idul Adha sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau,” jelasnya.

Disebutkan juga, GPM menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, bawang merah, bawang putih, frozen Food dan sayuran dengan harga yang disubsidi. 

"Program GPM ini melibatkan berbagai mitra seperti Bulog, Bank Indoensia, Dinas pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Dinas Perpustakaan, termasuk UMKM Lokal setempat dan distributor pangan, yang turut berperan dalam menyediakan stok barang berkualitas dengan harga lebih rendah dan terjangkau," pungkasnya.

Sri Ayu Sutiarni, warga Tanak Tepong menyampaikan terimakasih Dinas Ketahanan Pangan mengggelar GPM di tempatnya.

"Ini menjadi kesempatan bagi warga lainnya membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau . Saya juga membeli beberapa diantaranya ada Minyak Goreng, Gula dan Beras," ungkapanya.  Ican/her/Kominfo)

pada 13 Jun 2024
NTB Bersiap Memasuki Musim Kemarau

Mataram -Antisipasi dampak pergantian musim di Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi NTB dan pemangku kebijakan terkait melakukan koordinasi strategis bersama kabupaten/ kota. Selain kebakaran hutan, dampak kekeringan menjadi prioritas dengan rekayasa cuaca. 

Penjabat Sekretaris Daerah, Ibnu Salim mengatakan, upaya strategis dalam penanganan harus pula memperhatikan pencegahan dalam hal ini langkah permanen dalam menyelesaikan kekeringan. 

"Kita berharap rapat koordinasi ini akan menghasilkan langkah strategis. Selain dukungan anggaran, pencegahan atau mitigasi harus dilakukan terus menerus untuk mengurangi resiko bencana. Seperti pembuatan sumur bor dan sumber air lebih awal," ujarnya di Graha Bhakti Praja kantor Gubernur, Kamis (13/06/2024). 

Sekretaris BPBD NTB, Ahmad Yani mengatakan, salah satu yang dibahas adalah rekayasa cuaca di delapan zona merah di NTB.

BPBD tahun ini juga telah menyiapkan 200 unit tanki air per kabupaten/ kota. 

"Delapan zona merah untuk Karhutla itu selain KLU dan Dompu sedangkan kekeringan potensinya di selatan Lombok dan timur pulau Sumbawa seperti dikatakan Pj Sekda," sebutnya. 

Rekomendasi kesiapsiagaan bencana kekeringan dan karhutla ini berdasarkan koordinasi teknis pihak terkait se kabupaten/ kota yang dihadiri 80 orang perwakilan dari TNI/ Polri, instansi, lembaga swadaya dan lembaga lain yang terkait. (jm/her/komminfotik)

pada 13 Jun 2024
Peresmian dan Tasyakuran Masjid Nurul Hidayah, Gunung Malang, Ibnu Salim Apresiasi Semangat Membangun Masyarakat Lombok Barat

*Lombok Barat*-Penjabat Gubernur NTB diwakili Pj Sekda NTB Ibnu Salim, SH, M.Si memberi apresiasi atas terbangunnya Masjid Nuril Hidayah, Disun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atas kegigihan, kekompakan dan motivasi yang tiada henti dalam merampungkah pembangunan Masjid ini yang sejak dilakukan peletakan batu pertamanya tahun 2008 silam.

"Meski demikian semangat membangun yang tinggi dari para jamaah dan masyarakat haruslah diimbangi dengan semangat untuk tetap beribadah dan memakmurkan Masjid setiap sholat lima waktu secara berjamaah," harap Abah Ibnu Salim sapaan akrabnya dihadapan jamaah Masjid Nurul Hidayah, Dusun Gunung Malang, Desa Taman Ayu, Gerung, Lombok Barat, Kamis (13/6/2024).

Abah Ibnu meyakini tingkat keimanan dan ketaqwaan masyarakat di daerah ini cukup tinggi  dan terbukti dengan keikhlasan dan semangat membangun Masjid.

Meski demikian lanjut Abah Ibnu, Masjid tidak saja menjadi tempat untuk beribadah, namun juga sebagai sebtra pengembangan dan mensiarkan dakwah keislaman dan kebaikan-kebaiikan menuju keselamatan dunia terlebih akhirat kelak bagi ummat Muslim. Bagi Abah Ibnu, Desa Taman Ayu, Gerung dan sekitarnya tidaklah asing baginya, karena di tempat ini dirinya dilahirkan dan dibesarkan, namun seiring dengan perjalanan waktu berbaur dengan masyarakat, dirinya menjadi warga Lombok Barat hingga saat ini. Di akhir sambutannya, Ibnu Salim kembali mengingatkan pesan spiritual kepada jamaah dan masyarakat Gunung Malang untuk tetap memperkuat ukuwah islamiyah dan ukuwah wathoniah sebagai masyarakat Lombok Barat. 

“Dan yang lebih penting bagaimana menjadikan Masjid sebagai eficentrum kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan sosial, dakwah keagamaan lainnya. Makmurkan Masjid sepanjang sholat lima waktu dengan memaksimalkan ritual ibadah. Sesungghnya Kekuatan kita adalah bagaimana menjaga dan memperkuat ibadah dengan tetap sholat berjamaah di Masjid,” pungkas Ibnu Salim.

Dalam kegiatan tersebut, sebagaimana dilaporkan ketua panitia pembangunan Masjid Ustaz H Kholilurrahman menyebutkan, pembangunan masjid ini dimula sejak tahun 2008 sekaligus peletakan batu pertamanya oleh Gubernur NTB dengan modal awal Rp 35 juta. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan kekompakan serta motivasi masyarakat yang cukup tinggi dalam menuntaskan pembangunan  Masjid ini ini akhirnya bisa rampung tahun 2024 ini dengan total anggaran hingga Rp 3 milyar lebih.

Dalam peresmian sekaligus tasyakuran Masjid Nurul Hidayah tersebut hadir Camat Gerung bersama anggota Muspika, Kepala Desa Taman Ayu dan segenap perangkatnya, tokoh masyarakat dan tokoh agama lainnya. (her/Kominfotik)

pada 13 Jun 2024
Doktor Najam Paparkan SiAGA NTB Wujud Kesiapan Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M. memaparkan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SiAga NTB sebagai wujud kesiapan menuju resiliensi dalam Seminar Transformasi, Inovasi, dan Konvergensi Digital untuk Resilensi Berkelanjutan, di Bogor 13 Juni 2024.

Seminar tersebut digelar dalam rangka menindaklanjuti sambutan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, pada 
pembukan Global Platform for Disaster Risk Reduction yang diselenggarakan di Bali pada Mei 2022 yang lalu. Di mana Indonesia menawarkan konsep “Sustainable Resilience” atau 
“Resiliensi Berkelanjutan” sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan aspek-aspek Perubahan Iklim, Penanggulangan Risiko Bencana dan Pembangunan Berkelanjutan. 

Dalam seminar tersebut, Doktor Najam sapaan Kadis Kominfotik NTB, menjelaskan bagaimana Pemprov NTB belajar dan melakukan evaluasi dari bencana alam gempa bumi pada tahun 2018 yang lalu. Pemprov NTB sedari awal menetapkan kebijakan dalam RPJMD 2018 - 2023 yang mendukung resiliensi berkelanjutan. Kebijakan dalam bentuk Perda RPJMD tersebut melahirkan program-program unggulan dan Inovasi terkait kebencanaan diantaranya Destana (Desa Tangguh Bencana), Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) SiAga NTB, NTB Care dan NTB Satu Data. 

"Dalam rangka menumbuhkan sikap ketangguhan kita dalam menghadapi bencana yang terjadi, baik mitigasinya maupun penanggulangan pasca bencana, maka Pemprov NTB menetapkan program unggulan Destana, NTB Care, NTB Satu Data. Khusus terkait kebencanaan yakni SIK SiAGA serta adanya Portal Satu Data NTB pasca bencana gempa bumi 2018 yang lalu. Program ini konsisten dilaksanakan dalam 5 tahun ini dan telah berkontribusi menjadi praktik baik dalam layanan publik," jelas Doktor Najam. 

Doktor Najam melanjutkan, resiliensi yang berkelanjutan yang dituju NTB, melalui SiAGA adalah dasar dari respons kolektif terhadap bencana alam. Tak hanya upaya bantuan darurat dan berfokus pada strategi jangka panjang. Dengan mengintegrasikan penelitian ilmiah, kemajuan teknologi, dan keterlibatan masyarakat, untuk dapat membangun masyarakat yang tangguh. Mulai dari infrastruktur pintar dan pemodelan iklim hingga pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, jalan ke depan terletak pada pemanfaatan inovasi. 

"Program ini sangat dibutuhkan karena Provinsi NTB berada pada lintasan ring of fire dengan potensi kebencanaan yang lebih besar. Karena itu dibutuhkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat untuk membentuk ketangguhan dalam menghadapi bencana," jelas Doktor Najam. 

Nantinya, Doktor Najam melanjutkan, SiAGA NTB akan terintegrasi dengan NTB Satu data beserta berbagai aplikasi layanan publiknya. Hal tersebut demi mempermudah masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menanggulangi kebencanaan yang terjadi. 

Adapun seminar yang dihadiri oleh Doktor Najam ini diharapkan dapat memberi masukan dan memperkaya laporan kajian yang tengah disusun dengan merangkum hasil diskusi, wawasan, serta rekomendasi utama. Selain itu juga memberi
masukan untuk penyelenggaraan rangkaian seminar berikutnya serta penyelenggaraan 2nd Global 
Forum for Sustainable Resilience juga akan ditampung untuk memandu kegiatan tindak lanjut dan inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan resiliensi berkelanjutan dan investasi di bidang sains, teknologi dan inovasi untuk pengurangan risiko bencana. Seminar ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di antara para pemangku kepentingan mengenai pentingnya mengembangkan sains, teknologi dan inovasi untuk Resiliensi Berkelanjutan.(novita Dinas Kominfotik NTB)

pada 13 Jun 2024
Pemprov NTB dan INOVASI Lanjutkan Program Penguatan Literasi, Numerasi, dan Inklusi

Pemerintah Provinsi NTB melanjutkan kerjasama dengan (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) INOVASI untuk penguatan literasi, numerasi, dan inklusi yang dilaksanakan sejak 2016 hingga 2023 dan berlanjut di tahun 2024.

Eva Sofia Sari Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB mengungkapkan, INOVASI telah banyak memberikan kontribusi dan pendampingan untuk literasi dan pendidikan inklusif di jenjang pendidikan dasar di Provinsi NTB. “Sejak INOVASI hadir di NTB, kami telah diberikan banyak pelatihan dan pendampingan khususnya dalam bidang literasi, numerasi, dan pendidikan inklusi. Bahkan saat terjadi gempa di NTB tahun 2018, INOVASI banyak membantu melalui sekolah bambu. Kami berharap di tahap ketiga ini, literasi, numerasi, dan inklusi akan tetap menjadi fokus kegiatan,” jelas Eva.

Heri Hadi Saputra selaku Warek I AIH Pancor Lombok Timur NTB mengungkapkan, kerjasama dengan INOVASI di Lombok Timur dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan kepada madrasah untuk literasi dan numerasi. “Ke-40 madrasah tersebut secara intensif diberikan pelatihan dan pendampingan. Ketika Kurikulum Merdeka diimplementasikan kepada 40 madrasah mitra tersebut lebih siap karena sebelumnya telah melaksanakan program literasi dan numerasi. Bahkan sekitar 400 sekolah dasar di Lombok Timur telah mendapatkan pengimbasan dari 40 madrasah mitra. Hal ini tentunya sangat luar biasa karena tidak ada lagi sekat antara SD dan MI dan sama-sama saling belajar,” ungkap Heri.

Pemerintah Australia dan Indonesia telah bermitra dalam program INOVASI sejak tahun 2016. Fase ketiga yang baru ini bernilai AUD 55 juta selama 4 tahun (2024-2027) dan akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembelajaran inklusif dan pencapaian keterampilan dasar bagi semua siswa sekolah dasar di Indonesia. Program ini akan memberikan dukungan dan pelatihan bagi para guru dan staf pendidikan di tingkat nasional dan provinsi, seperti di Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Pemerintah Australia dan Indonesia sendiri telah meluncurkan sebuah kemitraan pendidikan empat tahun melalui Program INOVASI untuk mendukung pembelajaran di sekolah-sekolah dasar di Indonesia pada Kamis, 6 Juni 2024.

Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Kementerian Agama (Kemenag), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), fase ketiga dari program INOVASI ini akan mendukung implementasi serta meluncurkan reformasi dan prioritas pendidikan. “Seiring dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Australia dan Indonesia, kami senang dapat memperluas kemitraan kami di bidang pendidikan dan sekolah dasar ke lebih banyak provinsi, termasuk Jawa Barat dan Maluku,” ujar Madelaine Moss, Minister-Counsellor for Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia saat peluncuran program di Jakarta (6/6).

Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek mengatakan bahwa ekosistem pendidikan di daerah merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam sistem pendidikan, yang telah terbukti selama masa pandemi COVID-19. Dengan gotong royong, Indonesia mampu bertahan dari hilangnya waktu belajar selama pandemi.

 “Pendidikan adalah upaya jangka panjang. Dibutuhkan kolaborasi melalui ekosistem pendidikan untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik,” tegasnya.Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Rohmat Mulyana, menyoroti peran penting ekosistem pendidikan dalam meningkatkan kualitas madrasah. Kemenag melayani lebih dari 10 juta siswa di 87.000 madrasah yang tersebar di seluruh nusantara. Rohmat menekankan bahwa hubungan yang kuat dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan lokal, termasuk mereka yang berasal dari sektor pendidikan Islam, mendukung Kemenag untuk menawarkan layanan pendidikan yang komprehensif, berkualitas tinggi, dan merata kepada siswa madrasah. (Kominfotikntb)

pada 12 Jun 2024
Sinergitas Pembangunan, Pemprov NTB Gelar Komunikasi Sosial Bersama Korem 162 Wira Bhakti

Mataram – Korem 162/WB menggelar komunikasi sosial (Komsos) dengan Aparat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Aula Sudirman jalan Lingkar Selatan nomor 162 Kelurahan Pagutan, Kota Mataram, Rabu (12/6/2024).

Acara yang dipimpin Kasilog Kasrem 162/WB Kolonel Arm Hery Bayu Widiatmoko, SE., dihadiri para Kasi Korem 162/WB dan aparat pemerintah dari berbagai OPD Pemprov NTB, Kesbangpoldagri NTB, Basarnas, BKKBN NTB, BPBD dan Satpol PP Provinsi NTB dengan mengangkat tema “TNI AD Bersama Aparat Pemerintah Bersinergi Dalam Mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim” dengan menghadirkan narasumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mataram.

Komandan Korem 162/WB Brigadir Jenderal TNI Agus Bhakti, S.I.P., M.I.P., M.Han., dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kasilog Kasrem 162/WB menjelaskan tugas pokok TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan mengemban tugas berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. 

Dalam rangka mengoptimalkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok tersebut, TNI Angkatan Darat perlu membangun rasa kebersamaan dan keterpaduan dengan seluruh komponen bangsa lainnya melalui komunikasi sosial, agar rasa kebersamaan kemanunggalan TNI dan rakyat tetap terpelihara dengan baik. 

Dijelaskannya, komunikasi sosial merupakan salah satu metode pembinaan teritorial yang merupakan wahana untuk mencapai kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan di darat kepada seluruh komponen bangsa termasuk  Aparat Pemerintah.  

Adapun beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan komunikasi sosial antara lain, terjalinnya kerja sama yang semakin erat antara TNI AD khususnya Korem 162/WB dengan Aparat Pemerintah dalam mendukung kebijakan Pimpinan TNI AD Tahun 2024 di bidang teritorial, tercapainya pemahaman Aparat Pemerintah tentang 4 Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Tercapainya pemahaman Aparat Pemerintah tentang Wawasan Kebangsaan guna menyukseskan program Pemerintah Republik Indonesia di daerah dan terwujudnya jalinan kerja sama antara Aparat Pemerintah dengan TNI AD khususnya Korem 162/WB dalam rangka mengatasi kesulitan rakyat serta mencegah segala kemungkinan  ancaman, hambatan dan gangguan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Usai memberikan sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian dua materi oleh narasumber dari BMKG Mataram tentang membentuk strategi dalam rangka menghadapi perubahan iklim dan peran teknologi dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab. (her/Kominfotik)

pada 12 Jun 2024
Minimalisir Kasus Pernikahan Dini, Pemprov NTB Dorong Pembentukan Satgas Pencegahan Perkawinan Anak

Mataram-Optimalisasi koordinasi, fasilitasi dan sinergi kebijakan dalam upaya memperkuat program upaya pencegahan dan perkawinan anak, sebagaimana amanat Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) 2023 -2026 (pasal 5) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mendorong terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PPA sebagai wadah untuk mengawal dan memastikan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya guna memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan kasus perkawinan anak di NTB.

Karena urgennya persoalan tersebut dan semakin maraknya kasus perkawinan anak usia dini, Pemprov NTB bersama instansi terkait baik di lingkup Pemprov NTB, instansi vertical, lembaga pemerhati anak seperti LPA NTB, SLAMIC RELIEF NTB, Lakpesdam NU, GAGAS, Forum PUSPA-SOBAT, LBH APIK, Santai, UNICEF, Plan, SKALA, Pusat Studi Gender dan Anak UIN dan Unram Mataram menggelar  Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas PPA Provinsi NTB di Fave Hotel, Jalan Langko Mataram, Rabu (12/6/2024).
Rakor yang difasilitasi Islamiq Relief NTB tersebut membahasa subtantif persoalan anak dengan segala dinamika perkawinan anak di NTB yang tengah terjadi untuk dibentuk Satgas Pencegahan Perkawinan Anak melalui SK Gubernur NTB untuk bersama secara konsisten dan berkelanjutan memberikan kontribusi sesuai  dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing instansi terkait akan erannya dalam upaya pencegahan perkawinan anak di NTB.

“Karena tugas kemaslahatan dan kebaikan generasi-generasi masa depan kita ke depan yang lebih berkualitas maka harus secara konsisten dan satu kesepahaman bersama Pemprov NTB dan NGO yang peduli terhadap anak untuk memberi perhatian lebih bagaimana upaya mencegah perkawinan anak agar tidak berdampak buruk pada generasi yang akan datang,” kata Konsultan Advokasi dan Community Mobilizer ISLAMIC RELIEF NTB, Madiana, S.Pd.

Baik Pemrov NTB dan NGO yang konsisten terhadap keberlangsungan dan masa depan anak-anak sepakat untuk merumuskan pembentukan Satgas mellaui SK Gubernbur NTB yang akan bertugas sesuai dengan tufoksi masing-masing dengan tujuan sama bagaimana mencegah maraknya kasus perkawinan anak di NTB. 

Adapun tujuan dibentuknya Satgas ini yakni membangun kepedulian dan kesadaran pemangku kepentingan terutama instansi pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak dan mewujudkan kesetaraan gender terutama isu perkawinan anak di NTB. Membangun komitmen instansi terkait yang dimandatkan untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di NTB damn memetakan peran dan tugas serta indikator yang akan dicapai masing-masing instansi dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di NTB.

Selain itu target hasil yang ingin dicapai yakni terpetakannya kondisi, kendala dan tantangan dari masing-masing instansi pemerintah dan pemangku kepentingan di NTB dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di NTB. Selanjutnya adanya strukur tufoksi Satgas serta mekanisme koordinasi Satgas pencegahan perkawinan anak di NTB dan penguatan komitmen bersama para pemangku kepentingan di NTB untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di NTB. (her/Kominfotik)

pada 12 Jun 2024
PJ Sekda NTB Sambut Kehadiran Peserta Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024 Lemhannas RI

Mataram, Diskominfotik NTB - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., CGCAE menghadiri rapat dalam rangka kunjungan kegiatan Studi Strategi Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024 Lemhannas RI di Provinsi NTB, Senin (10/06).

 

PJ Sekda NTB mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas kehadiran SSDN LXVII, memilih Provinsi NTB untuk melaksanakan studi dan dapat berwisata ke pulau Lombok dan Sumbawa yang kaya akan berbagai tempat wisatanya. 

 

"Kami ucapkan rasa syukur dan bahagia atas kehadiran SDN di NTB , semoga betah disini bukan hanya studi tetapi juga berwisata, kalau ke NTB banyak daerah wisatanya," ungkapnya.

 

Selain itu, PJ Sekda menyampaikan terkait capaian yang telah diraih Provinsi NTB , isu strategis pembangunan daerah, visi pembangunan daerah dan langkah kedepan yang akan dilakukan.

 

"Langkah kedepannya yaitu membangun kepemimpinan daerah dalam penanganan isu strategis daerah, Fokus pembangunan daerah pada transformasi sosial, Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan riset daerah, pengembangan sistem data informasi dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, Potensi pendanaan kreatif untuk mendukung pembangunan daerah," ungkapnya. 

 

Sementara itu, Mayjen TNI Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E selaku Pimpinan Rombongan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Provinsi NTB yang telah memberikan kesempatan dan menerima rombongan SSDN Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)LXVII Tahun 2024 Lemhannas RI.

 

"Lemhannas RI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan," jelasnya. 

 

Kegiatan SSDN LXVII berlangsung pada tanggal 10 - 13 Juni 2023, dilaksanakan di empat Provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTB dan Banten. 

 

"Lemhannas RI memilih Provinsi NTB dengan harapan dapat mengetahui berbagai tata kelola pemerintaan daerah, permasalahan yang dihadapi dalam perspektif Masyarakat, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik ekonomi, sosial-budaya dan pengaman keamanan," ungkapnya. (diskominfotikntb)

pada 11 Jun 2024
Wakili PJ Gubernur, Asisten III Buka Kegiatan Forum Konsultasi Publik Balai Besar POM di Mataram

Mataram, NTB-  Asisten III Administrasi dan Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, H.Wirawan Ahmad, S.Si., M.T, mewakili Pj Gubernur NTB, secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram, sekaligus dirinya memberikan Apresiasi atas terselenggaranya giat tersebut,  dan menjadi bentuk kerendahan hati BPOM selaku entitas penyelenggara badan publik  untuk merangkul banyak pihak dalam membingkai kolaborasi.  

“Atas nama pemerintah Provinsi NTB kami menyampaikan apresiasi kepada BPOM Mataram atas terselenggaranya acara konsultasi publik ini,” Ucap Asisten III di Aston Inn Hotel Mataram, Selasa (11/06/2024).

Ditambahkan Asisten III yang akrab di sapa Haji Wirawan, BPOM di Mataram telah melaksanakan banyak hal menyangkut kepentingan masyarakat diantaranya  mengawasi obat dan makanan yang di konsumsi oleh masyarakat agar tetap aman. semua itu dilaksanakan bersama mitra kolaborasi yang aktif dan responsif sehingga tugas yang di emban dapat berjalan dengan baik. 

“Banyak hal yang telah dilaksanakan oleh BPOM dan itu menyangkut hajat kepentingan kita yang paling mendasar bagaimana obat dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari aman,” Sambung Asisten III 

Asisten III juga menegaskan, agenda semacam itu juga menjadi tugas entitas penyelenggara publik lainnya untuk terus memberdayakan masyarakat agar semakin cerdas, dan peran masyarakat untuk turut aktif mengawasi obat dan makanan yang beredar di pasaran,  dan menyediakan forum untuk terus bertemu mendiskusikan masalah yang di hadapi, sehingga esensi dari kolaboratif Goverment pemerintah yang terbuka, pemerintah yang jujur kepada masyarakat dan pemerintah yang senantiasa memberdayakan masyarakatnya dapat terwujud dengan baik. 

“Selain BPOM hal semacam ini juga menjadi tugas entitas penyelenggara publik lainnya untuk terus memberdayakan masyarakat agar semakin cerdas, dan peran masyarakat untuk turut aktif mengawasi obat dan makanan yang beredar di pasaran”. Ungkapnya. 

Kepala Balai Besar POM di Mataram, Yosef Dwi Irwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari upaya BBPOM untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan. 

“Melalui forum ini, kami berharap dapat menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak, sehingga pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Kami juga ingin memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan,” kata Yosef. 

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan terciptanya sinergi yang lebih baik dalam menjaga keamanan pangan dan obat-obatan di Provinsi NTB, antara BPOM, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pelaku usaha, Media dan masyarakat, mengingat keamanan obat-obatan dan makanan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak. (Pnd/Opk/diskominfotikntb).

pada 11 Jun 2024
Menampilkan 1 sampai 10 dari 4353 berita
Facebook