Berita

Berita

Berita terkait kegiatan maupun agenda yang akan dilaksanakan di NTB. Berita selengkapnya ada di Website Pemerintah Provinsi NTB
PJ Sekda NTB Buka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Jaga Stabilitas Harga Bapok Jelang Hari Raya Idul Adha 1445

Mataram, Diskominfotik NTB - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., CGCAE membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan "Hari Raya Idul Adha 1445 H", yang berlangsung di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/06).

PJ Sekda NTB mengatakan bahwa penganan inflasi daerah merupakan program yang sangat penting, sehingga diharapkan komitmen dan konsistensi dari seluruh Kabupaten/Kota. 

"Komitmen itu yang paling penting, harus konsisten dengan komitmen yang dipegang, jangan sampai setelah rakor diabaikan, tetapi harus setiap saat untuk dapat memanfaatkan momentum setiap hari untuk sama - sama bekerja keras menekan inflasi," pesannya.

Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi NTB, Dr. H. Fathul Ghani, M.Si juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh TPID Kabupaten/Kita atas kinerja yang telah dilakukan. 

"Kita berharap agar provinsi NTB pada TPID Awards 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 14 Juni 2024 di Jakarta, ini adalah kerja yang luar biasa dari Tim TPID NTB, semoga prestasi ini dapat kita pertahankan," ungkapnya.

Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan bahwa barometer inflasi di NTB ada pada Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa. "Alhamdulillah, Kabupaten Sumbawa berhasil menjadi kontributor paling redah angka inflasinya sebesar 2,19 persen, sementara Kota Mataram sebesar 3,18 persen dan Kota Bima sebesar 2,91 persen," jelasnya.

Adapun data ketersediaan pangan strategis menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2024 dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, yaitu beras sebanyak 272,6 ton, jagung sebanyak 59,8 ton, daging sapi sebanyak 1,972 ton, daging ayam sebanyak 6,863 ton, telur ayam sebanyak 7,355 ton, minyak goreng sebanyak 5,211 ton, gula pasir 3,763 ton, cabe rawit sebanyak 2,126 ton, cabe besar sebanyak 1,889 ton, bawang merah sebanyak 29,896 ton, bawang putih sebanyak 1,199 ton dan kedelai sebesar 1,826 ton.

Rapat Koordinasi berlangsung secara khidmat dan turut hadir kepala BPS Provinsi NTB, Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkup Provinsi NTB dan seluruh TPID Kabupaten Kota. (diskominfotikntb)

pada 11 Jun 2024
NTB Dorong Transformasi Ekonomi Melalui Industrialisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, transformaai ekonomi dibutuhkan untuk bersaing secara global. Di Nusa Tenggara Barat, Pemprov gencar melakukan sertifikasi TKDN IK (Tingkat Komponen Dalam Negeri) bagi industri kecil menengah (IKM) seiring program industrialisasi. 

Dalam.hal ini Pemprov berupaya memperkuat industri lokal untuk dapat menguasai pasar dalam negeri, terutama melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Sektor industri akan menumbuhkan sektor lain apalagi dengan afirmasi belanja anggaran untuk produk lokal", ujar Asisten III Ahmad Wirawan mewakili Pj Gubernur dalam sosialisasi dan fasilitasi sertifikat TKDN di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Selasa (11/06) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 

Kebijakan pemerintah pusat ini diharapkan dapat menekan ketergantungan pada produk impor sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku industri dalam negeri, serta semakin mendorong masyarakat untuk menggunakan produk buatan NTB. 

Kepala Dinas Perindustrian yang diwakili Plt Sekretaria Dinas, Lalu Luthfi mengatakan, saat ini rencana pembangunan industri pariwisata provinsi (RPIP) terus berjalan. NTB berkomitmen mendukung program-program nasional yang dapat meningkatkan potensi industri lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan dihadiri pelaku IKM dan pejabat pengadaan barang dan jasa se kabupaten/ kota. (jm)

pada 11 Jun 2024
BPK RI Apresiasi Pemprov NTB Raih WTP 13 Kali Berturut-Turut Sejak 2011

Mataram - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2023.

 

Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tahun 2023 diserahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi kepada Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah dan Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov NTB Tahun 2023

di ruang rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (10/06/24).

 

Penjabat Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada BPK RI atas opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTB selama 13 kali berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2023.

 

"Opini ini insyaallah akan menambah motivasi kami dan kepercayaan diri menjadi penyemangat yang kuat bagi kami untuk senantiasa terus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah menjadi semakin baik di masa yang akan datang," ungkap Miq Gita sapaan akrabnya 

 

Dihadapan puluhan anggota DPRD NTB, Miq Gita menegaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan amanah besar yang dititipkan rakyat kepada pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat NTB. Oleh karena itu kepada rekan-rekan pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat kembali komitmen ini untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang amanah dengan integritas serta komitmen yang tinggi sejalan dengan visi misi membangun NTB Emas 2045 melalui akselerasi transformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani. 

 

"Saya atas nama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah turut serta berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,"ungkapnya.

 

Sementara itu, Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi menjelaskan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengajaran yang ke-13 kalinya sejak tahun 2011 -2023.

 

"Kami memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat serta pihak lainnya yang terkait atas pencapaian tersebut sesuai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023," jelasnya

 

Ia menjelaskan pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal yaitu kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keempat adalah efektivitas sistem pengendalian interel. Tanggung jawab BPK adalah menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara.

 

Dalam rapat paripurna tersebut, turut dihadiri oleh beberapa kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi NTB, jajaran BPK Perwakilan Provinsi NTB dan sejumlah Forkompinda Provinsi NTB. (Manikpkominfo)

pada 10 Jun 2024
GEMARIKAN di Labuhan Haji, Bunda Lale Himbau Masyarakat Perbanyak Komsumsi Ikan

Penjabat (Pj) Ketua TP PKK sekaligus Ketua Forikan NTB Ibu Ir. Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi berharap masyarakat Labuhan Haji Lombok Timur untuk membudidayakan ikan kolam di halaman rumah warga. Ikan kolam itu nantinya bisa untuk pemenuhan gizi keluarga sebagai pencegahan stunting, disamping sisanya bisa untuk dijual untuk menambah pemasukan keluarga. 

Hal tersebut diutarakan Bunda Lale, saat menghadiri Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dengan tema " Makan Ikan Mencegah Stunting" yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB. Bertempat di Lingkungan Pengaluran, Kel. Suryawangi, Kec. Labuhan Haji, Lombok Timur, kegiatan ini diikuti oleh Ibu-ibu Posyandu dan kader yang ada di Kabupaten Lombok  Timur, Senin, 10 Juni 2024.

Dalam kegiatan GEMARIKAN ini Bunda Lale pada sambutannya sampaikan tentang Pentingnya Makan Ikan. Disampaikan bahwa ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung Omega-3 untuk perkembangan otak anak. Selain itu mengandung protein, vitamin, mineral, serta memiliki kandungan kolesterol rendah. 

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau yang dikenal dengan GEMARIKAN bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan sehingga tercipta generasi yang sehat, kuat dan cerdas termasuk untuk menekan angka stunting, lebih khusus lagi diharapkan  adanya peningkatan angka konsumsi ikan di Kabupaten Lombok Timur dan NTB pada umumnya. 

"Makan ikan sehat, Makan ikan kuat, Makan ikan cerdas, Makan ikan ..yes yes yes," seru Bunda Lale memimpin yel-yel. 

Lebih lanjut ia sampai  36% angka stunting di Lotim ini kedepan mudah-mudahan bisa ditekan dengan gerakan makan ikan ini disamping itu juga peran  Ibu-ibu PKK Lombok Timur untuk bisa gerak bersama untuk gerakan konsumsi ikan dan telur juga terus berinovasi bisa dikemas menjadi bakso dan lainnya. 

Diakhir acara, Ibu Ketua Forikan NTB dan Ibu Ketua Forikan  Lombok Timur melakukan Penyerahan paket bantuan kepada Ibu-ibu posyandu berupa olahan Ikan dan Telur untuk gizi tambahan keluarga dan dilanjutkan dengan  peninjauan stand produk olahan ikan dan stand pelayanan kesehatan keluarga.

Hadir mendampingi Ketua Forikan Lombok Timur, Ka. Dislutkan NTB Bapak Muslim ST, M.Si , Kadis DP3AP2KB NTB Ibu Dra. Nunung Trianingsih MM, Lurah Suryawangi Ziat Wijaya S.Sos. (Dinas Kominfotik NTB)

pada 10 Jun 2024
Hadiri Perpisahan Siswa/Siswi TK Pertiwi, Bunda Lale: Harapan Masa Depan NTB

Mataram, NTB - Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ir. Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi, sekaligus ketua Yayasan Pertiwi Mataram 

menghadiri acara perpisahan siswa/siswi Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi. Dirinya menyampaikan anak-anak yang menamatkan pendidikan pada hari ini akan menjadi harapan NTB kedepan. 09/06/2024.

 

“Anak-anak, kalian adalah harapan masa depan kita. Kedepan, semoga kalian menjadi anak yang pintar dan cerdas, yang selalu bersemangat dalam belajar dan meraih cita-cita. Jangan pernah berhenti bermimpi dan teruslah berusaha,” Ucap Bunda Lale di Gedung Graha Bhakti Praja. 

 

Dalam Acara yang penuh keceriaan yang dihadiri oleh para orang tua, guru, serta tamu undangan lainnya, Bunda Lale juga menyampaikan apresiasinya kepada para guru dan orang tua yang telah mendukung dan membimbing anak-anak selama masa pendidikan di TK Pertiwi. 

 

“Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan kerja keras para guru serta dukungan penuh dari para orang tua. Peran kalian sangat penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak kita,” Sambung Bunda Lale.

 

Acara tersebut juga di isi dengan berbagai penampilan dari siswa dan siswi TK Pertiwi, termasuk Penampilan Solawat menampilkan bakat dan kreativitas anak-anak didik TK/TPA Pertiwi. Penampilan mereka disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin yang hadir.

 

Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan salam perpisahan, di mana para siswa, guru, dan orang tua saling berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Suasana haru dan bahagia tampak menyelimuti seluruh rangkaian acara perpisahan itu. (Pnd/diskominfotikntb).

pada 09 Jun 2024
Peringati Hari Lingkungan Hidup, Kominfotik NTB expo SPBE dukung Smart, Green and Productivity Province

Mataram - Dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, bersama dengan PLN Icon Plus, menggelar acara bertajuk "Smart and Green Productivity". 

Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan PT. PLN Indonesia Comnet Plus (Icon plus) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk mewujudkan NTB menjadi provinsi yang smart and green productivity. 

Dalam sambutannya, Miq Gite menyebutkan komitmen menjadikan NTB menjadi provinsi yang smart and green productivity, sejalan dengan itu dengan penyelenggaraan dilakukan dengan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE di Provinsi NTB. Miq Gite menjelaskan konteks smart pada pemerintahan menerapkan teknologi informasi, sedangkan green dimaksudkan menjadikan daerah bersih dan hijau dengan beberapa Komitmen seperti penandatangan MoU dengan Icon Plus untuk melakukan produktivitas, terutama meningkatkan kegiatan usaha para UMKM. 

“Pemerintah NTB sejak tahun 2018 berkomitmen mewujudkan smart province untuk Nusa Tengara Barat hal ini dibuktikan dengan pencapaian nilai indeks SPBE untuk NTB selalu diatas target nasional RPJMN oleh kementerin PANRB. Sehingga kegiatan kita hari ini sangat relevan dengan semangat kita di NTB” tuturnya di Pantai Wisata Loang Baloq Mataram (7/6/2024).

Miq Gite menjelaskan dengan komitmen menerapkan green energy, green teknologi, pengembangan green economy dan green tourism  merupakan komitmen besar. Kehadiran PLN Icon Plus yang merupakan bagian dari PLN, jaringan PLN bisa dimanfaatkan Icon Plus sehingga seluruh daerah bisa tercover penerapan konsep provinsi yang green smart. Selain produktif, terutama meningkatkan kegiatan usaha para UMKM. Kini telah ada 10 UMKM lokal menjadi binaan Icon Plus dan masuk dalam marketplace.
Dalam kesempatan tersebut, Miq Gite bersama Direktur PLN Icon Plus berkesempatan menyerahkan bantuan CSR kepada beberapa lembaga pendidikan dan pemerintahan setempat. Bantuan berupa free internet 1 tahun kepada Kelurahan Tanjung Karang dan bantuan sarana kebersihan kepada Kelurahan Ampenan Selatan.

Terkait smart province, Doktor Najam Kadis Kominfotik NTB mengungkapkan bahwa sebelumnya ini sudah tertuang dalam visi rencana induk SPBE yaitu Mewujudkan NTB Smart Province yang menghadirkan birokrasi berkinerja tinggi dan layanan publik yang berkualitas dan terpercaya , 
"Dalam mewujudkan Smart Province, berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian PANRB pemerintah Provinsi NTB berada pada indeks 3,40 dengan predikat baik yang artinya posisi NTB saat ini berada diatas target Nasional RPJMN 2024 yaitu 2,6. Sejak evaluasi penilaian dari tahun 2018 sampai dengan 2023 nilai indeks  SPBE  Provinsi NTB selalu diatas target nasional dalam kategori baik. Selain itu pula, Indeks Masyarakat Digital (IMDI) NTB tahun 2023 mencapai 45,03 melampaui target nasional 43,18 dengan memperhatikan empat pilar IMDI yaitu Infrastruktur & ekosistem, keterampilan, pemberdayaan dan pekerjaan. Sehingga artinya  ini menjadi pengukuran Tingkat kompetensi dan keterampilan  Masyarakat  dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan ", Jelas Doktor Najam.

MOU Pemerintah Provinsi NTB dengan PLN Icon Plus merupakan komitmen besar dan akan terus berproses serta berkelanjutan dalam Pembangunan NTB.. Kehadiran PLN Icon Plus adalah bagian dari PLN untuk memajukan Provinsi NTB. (Kominfotikntb)

pada 08 Jun 2024
Bhakti Stunting di Pejeruk, Bunda Lale Serukan Pemberian PMT Ikan dan Telur

Mataram - Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj Lale Prayatni Gita Ariadi menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara "Pencanangan Bhakti Stunting" dalam rangka Program Kerja DWP Provinsi NTB untuk Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kantor Lurah Pejeruk (7/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Bunda Lale, sapaannya, mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan Program Makanan Tambahan (PMT) telur dan ikan kepada bayi dan anak. Tujuannya mencegah dan mengatasi stunting. Terutama kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka diimbau menyisihkan 10% hasil tangkapan untuk dikonsumsi keluarga, baru selebihnya dijual. 

"Saya mohon lagi kepada masyarakat untuk memberikan ikan kepada anak-anaknya. Kepada para nelayan, 10 persen harus dimakan anaknya, selebihnya bisa dijual," pesannya. 

Bunda Lale kemudian menjabarkan ikhtiar TP PKK NTB yang berinovasi mengkolaborasikan pemberian PMT telur dan ikan kepada anak-anak sebagai pencegahan stunting lebih cepat. TP PKK NTB  pada tahun 2024, memiliki beberapa desa binaan untuk penanganan stunting. Diantaranya di Desa Lembar Lombok Barat, Desa Senaru Lombok Utara, dan Desa Aiq Beriq Lombok Tengah.

"Desa-desa binaan tersebut, kami coba padukan telur dan ikan. Karena di daerah pesisir yang merupakan penghasil ikan, justru juga banyak stunting terjadi di sana," imbuhnya. 
 
Menurut Bunda Lale, setelah memberikan telur dan ikan kepada anak-anak di daerah binaan tersebut, percepatan penurunan stunting semakin terlihat. Dalam implementasinya, TP PKK NTB memadukan pemberian PMT 2 butir telur dan 80 gram ikan air tawar pada anak-anak di Desa Aiq beriq, sementara 2 butir telur dan 80 gram ikan laut diberikan pada anak di Kelurahan Ampenan.

"Hasilnya, alhamdulillah pemberian telur dan ikan laut bisa lebih cepat kenaikan berat badan dan tinggi badan anak," jelasnya. 

Tak lupa, Bunda Lale juga berpesan untuk mencegah pernikahan anak dan memaksimalkan pemberian gizi yang baik pada remaja dan ibu hamil. Hal tersebut, demi memutus mata rantai penyebab stunting yang terjadi di NTB. (nov/dyd/kominfotikntb)

pada 07 Jun 2024
HLH Bersama PLN Icon Plus, Pj Gubernur: Jadikan NTB Provinsi Smart and Green Productivity

Mataram - Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024, Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, bersama dengan PLN Icon Plus, menggelar acara bertema "Smart and Green Productivity" saat itu pula Pemerintah Provinsi NTB bersama dengan PT. PLN Indonesia Comnet Plus (Icon plus) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Memorandum of Understanding (MoU) untuk mewujudkan NTB menjadi provinsi yang smart and green productivity. 

Dalam sambutannya, Miq Gite menyebutkan komitmen menjadikan NTB menjadi provinsi yang smart and green productivity, sudah sejak lama  setidaknya di tahun 2017. Pemprov NTB pernah mengikuti forum international bertajuk International Green Island Forum (pertemuan daerah kepulauan yang peduli terhadap lingkungan) di pulau Jeju Korea Selatan. Miq Gite menjelaskan konteks smart pada pemerintahan menerapkan teknologi informasi, sedangkan green dimaksudkan menjadikan daerah bersih dan hijau dengan beberapa Komitmen seperti penandatangan MoU dengan Icon Plus untuk melakukan produktivitas, terutama meningkatkan kegiatan usaha para UMKM. 

“Pemerintah NTB sejak lama setidaknya di tahun 2017 kita sudah mengikuti sebuah forum international bertajuk International Green Island Forum. Kontek smart di instansi pemerintah dan lain sebagainya menerapkan teknologi informasi dan green, komitmen DLH menjadikan daerah kita green bank sampah dan pengelolaan limbah relevan dengan,” tuturnya di Pantai Wisata Loang Baloq Mataram (7/6/2024).

Miq Gite menjelaskan dengan komitmen menerapkan green energy, green teknologi, pengembangan green economy dan green tourism  merupakan komitmen besar. Kehadiran PLN Icon Plus yang merupakan bagian dari PLN, jaringan PLN bisa dimanfaatkan Icon Plus sehingga seluruh daerah bisa tercover penerapan konsep provinsi yang green smart. Selain produktif, terutama meningkatkan kegiatan usaha para UMKM. Kini telah ada 10 UMKM lokal menjadi binaan Icon Plus dan masuk dalam marketplace.

“Itu komitmen besar dan semuanya sedang berproses. Kehadiran PLN Icon Plus adalah bagian dari PLN untuk memajukan NTB,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Miq Gite bersama Direktur PLN Icon Plus berkesempatan menyerahkan bantuan CSR kepada beberapa lembaga pendidikan dan pemerintahan setempat. Bantuan berupa free internet 1 tahun kepada Kelurahan Tanjung Karang dan bantuan sarana kebersihan kepada Kelurahan Ampenan Selatan. (pnd/dyd/kominfotikntb)

pada 07 Jun 2024
Sampaikan Sosialisasi Pergub No.5 Tahun 2024, Ka. UPTD Pusat Layanan Digital : Pengaduan Masyarakat Harus Diselesaikan dengan Cepat dan Tuntas

Mataram - Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Dinas Kominfotik NTB, Ari Wahyuddin, S.STP memberikan pemaparan terkait Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 5 tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (05/06/2024).

 

Adapun latar belakang adanya sosialisasi pergub adalah Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat.

 

“Pengaduan masyarakat wajib diselesaikan secara cepat dan tuntas  melalui pendekatan komperhensif, terkoordinasi terpadu dan bersinergi serta saling mernghormati hak, kewajiban dan wewenang masing-masing berdasarkan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

 

Struktur Pergub No. 5 tahun 2024 terdiri dari BAB I : Ketentuan Umum, BAB II : Kelembagaan Pengelola Pengaduan, BAB III : Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan, BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi, BAB V : Pelaporan, BAB VI : Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII : Penbanaan dan BAB VIII : Ketentuan Penutup.

 

Kelembagaan Pengelola Pengaduan, berupa Pembina (Gubernur NTB), Pengarah (Secretaries Daerah), Penanggung Jawat (Pimpinan Perangkat Daerah), Pejabat Pengelola Pengaduan (Kepala Dinas Kominfo), Pejabat Penghubung (Sekretaris Dinas) dan Pejabat Pelaksana (Kepala Biro, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Inspektur Pembantu).

 

Cara penyampaian pengaduan data dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung. secara langsung dapat disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan dimasing-masing Perangkat Daerah/Biro. Secara tidak langsung disampaikan melalui media resmi pengaduan Pemerintahan Daerah yaitu: SP4N-LAPOR!, Surat, Website, Short Message Service (SMS), Whistle Blowing System dan Aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.

 

terkait dengan Rencana Aksi (Renaksi) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 2020-2024, perlu disusun Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Serly/her/diskominfotikntb)

pada 06 Jun 2024
GPM 12 Kali, Kadis Ketahanan Pangan: Upaya Jaga Stabilitas Pangan dan Kendalikan Inflasi Daerah

Mataram-Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) untuk yang ke-12 kalinya, dengan tujuan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lingkungan Gapuk Utara Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram, Kamis (06/06/2024).

 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. A. Aziz., S.H., MH, ketika di temui di acara GPM tersebut mengatakan, bahwa Gerakan Pasar Murah itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan akses pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat NTB. Pasar murah tersebut menjadi salah satu cara Pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. 

 

“Kami berupaya menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah melalui kegiatan ini.,” ujar Aziz. 

 

Pasar murah kali ini menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, bawang merah, bawang putih, frozen Food dan sayuran dengan harga yang disubsidi. Program GPM itu melibatkan berbagai mitra seperti Bulog, Bank Indoensia, Dinas pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Dinas Perpustakaan, termasuk UMKM Lokal dan distributor pangan, yang turut berperan dalam menyediakan stok barang berkualitas dengan harga lebih rendah.

 

Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang hadir dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. 

 

Ibu Salmiah salah satu warga yang berbelanja di GPM itu menyatakan, rasa syukur dan terima kasihnya berkat adanya Gerakan Pasar Murah itu dirinya merasa terbantu terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit, mengingat harga-harga di GPM jauh lebih terjangkau dibandingkan di pasar biasa.

 

“Pasar murah ini sangat membantu kami, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang,” kata Ibu Salmiah

 

H. A. Aziz, juga menegaskan bahwa Gerakan Pasar Murah ditargetkan dilaksanakan sebanyak 29 Kali di tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara berkala di berbagai lokasi di NTB. 

 

“Kami berkomitmen untuk terus mengadakan pasar murah ini di berbagai daerah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat NTB.” Tutupnya. (Pnd/her/Diskominfotikntb).

pada 06 Jun 2024
Menampilkan 11 sampai 20 dari 4353 berita
Facebook