Berita

Mataram -Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hasaanudin mengapresiasi persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) atas pembahasan pertanggungjawaban Gubernur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

" Kuatnya komitmen antara ekaekutif dan legislatif serta visi misi dan pandangan yang sama akan memperkuat pembangunan NTB", ujar Hassanudin di ruang rapat DPRD NTB, jalan Udayana Mataram, Rabu (17/07/2024). 

Pj Gubernur juga menekankan catatan dan saran Badan Anggaran DPRD dalam hal tata kelola keuangan aset daerah, investasi dan kepegawaian untuk dilakukan perbaikan di tahun anggaran 2025 mendatang. 

Dalam rapat paripurna keempat DPRD NTB, Pemprov juga menyerahkan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Realisasi anggaran 2023 terdiri dari : Pendapatan Rp 5,798,11,308,325, Belanja dan transfer Rp 5,685,599,632,381, defisit atau surplus Rp 112,411,765, 943

Pembiayaan (penerimaan) Rp 62,536,729,043, Pengeluaran Rp 11,04,23.932 , Pembiayaan Netto Rp. 51,542,705,111 dan Silpa Rp. 163,944,471,55.(jm/her)

Mataram-Penjabat (PJ) Gubernur NTB, Dr. Hassanudin, S.I.P, MM memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/7/2024).

PJ Gubernur mengatakan, bahwa Upacara Hari Kesadaran Nasional menjadi momen refleksi sebagai pengingat bagi para ASN untuk terus semangat dalam mengabdi kepada bangsa Indonesia. 

“Nasionalisme pengabdian dan tanggung jawab serta disiplin merupakan nilai - nilai utama yang harus selalu kita junjung tinggi setiap langkah dan tindakan kita, sebagai abdi negara kita memiliki tanggung jawab besar dalam tugas dan fungsi, tanggung jawab ini tidak hanya kepada atasan atau instansi tempat kita bekerja namun, lebih dari itu tanggung jawab kita kepada masyarakat, bangsa dan negara,” tuturnya.

Ia mengajak agar terus bersama menperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, apalagi pada zaman era digitalisasi yang semakin berkembang, teknologi yang semakin kompleks dan dinamis.

“Oleh karena itu, kita dituntut untuk terus beradaptasi dan terus meningkatkan kapasitas diri agar memberikan pelayan yang lebih efektif dan lebih efisien serta inovasi dan kreativitas harus menjadi bagian dari budaya kerja kita,”ungkapnya.

Terkahir, PJ Gubernur NTB menghimbau kepada seluruh ASN untuk dapat merenung terkait makna dari hari Kesadaran Nasional, menjadikan momen ini sebagai titik balik untuk mengevaluasi diri sendiri.

“Tentunya, marilah kita jadikan momen ini sebagai titik balik, titik start untuk senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki diri dan senantiasa untuk berupaya meningkatkan kualitas kita sebagai abdi dan pelayan masyarakat, kita adalah pelayan masyarakat dan masyarakat menaruh harapan besar kepada kita,” pungkasnya.

Pada kegiatan tersebut ditandai dengan pemberian penghargaan kepada ASN yang akan mengikuti Seleksi Nasional Anugerah ASN yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 - 31 Juli 2024, diantaranya Dr. H. Aidy Furqon kategori JPT Pratama Terbaik, Firmansyah, S.Hut., M.Si kategori JPT Administrator Terbaik, Senja Puja, S.T, M.Eng kategori Jabatan Pengawas Terbaik dan Solikin, SKM, MPH kategori Best Employ. (serly/her/diskominfotikntb)

Mataram - Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr. Hassanudin menyerahkan secara simbolis sertifikat halal Self Declare bagi 1000 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Provinsi NTB yang berlangsung di Aula ALI II UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Mataram, Rabu (17/7/2024).

Penerbitan sertifikat halal Self Declare diberikan secara gratis kepada pelaku UMK yang merupakan kerjasama pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dengan  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, PJ Gubernur NTB Dr. Hassanudin mengatakan sertifikat halal bagi pelaku UMK merupakan syarat wajib untuk menjamin produk-produknya berkualitas dan aman bagi konsumen. Pemberian sertifikat halal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal NTB di kancah nasional maupun internasional.

"Kita sungguh berharap bahwa NTB menjadi pusat industri produk halal terbesar di wilayah timur Indonesia. Harus kita wujudkan bersama," tegasnya.

Dr. Hassanudin menjelaskan bahwa industri gaya hidup halal memiliki potensi yang sangat besar dari sisi keuntungan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Sertifikat halal merupakan upaya pelaku UMK untuk mendapat kepercayaan bagi konsumen dengan menjamin produk-produk yang jual memiliki kualitas terbaik.

"Langkah ini sebagai upaya kita mendukung program pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kita berharap bagi pelaku UMK memahami manfaat sertifikat halal, bukan hanya berkualitas tapi juga memenuhi standar halal yang baik," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI, Dr. Yulius mengatakan penerbitan sertifikat halal membuka peluang usaha guna memandu pelaku UMK di pasar global. Sertifikat halal sudah memakai standar dunia yang menentukan kualitas produk-produk lokal.

"Indonesia optimis menjadi pusat halal dunia, mengingat posisi Indonesia sebagai Negera muslim terbesar di dunia," ungkapnya.

Dijelaskan, untuk mendorong percepatan penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMK di NTB, Kementerian Koperasi dan UKM RI terus memberikan dukungan dengan pelaksanaan Roadshow Kita Halalin 1000 UMK di Provinsi NTB.

Kegiatan penyerahan sertifikat halal bagi 1000 UMK Provinsi NTB dihadiri oleh Perwakilan Bank Indonesia Wilayah NTB, beberapa kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB dan 1000 peserta pelaku UMK NTB yang menerima sertifikat halal. (Man/her/ikpkominfo)

Lombok Barat- Gerakan Pangan Murah (GPM) kembali di Gelar untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan serta menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pemprov NTB melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB Amengelar kembali GPM  di Kantor Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari – Lombok Barat (17/7/2024)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. A. Azis menjelaskan,  bahwa Gerakan pangan Murah ini, merupakan perintah dari Bappanas dalam pegendalian inflasi serta mempermudah mayarakat dalam mendapakan akses pengan yang murah. 

“GPM ini adalah kampanye Nasional dalam menjaga stabilitas harga, Intinya bagaimana masyarakat menengah ke bawah bisa mendapakan akses pangan yang murah baik secara fisik maupun  ekonomi serta berkorelasi dengan pengendalian inflasi.

Angka inflasi Provinsi NTB lebih rendah dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,84 persen. Nilai inflasi NTB dari tahun ke tahun yaitu sebesar 2,77 persen.

Selaras dengan penghargaan NTB menjadi daerah terendah inflasi, tercatat bahwa akumulasi perdagangan di NTB meningkat pada komoditas bahan makanan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB menambahkan, bahwa GPM bukan hanya dari DKP saja tapi juga kolaborasi dengan dinas perdagangan, dinas kelautan perikanan, dinas pertanian, dan TPID. Tentu ini akan bisa menekan angka inflasi dan GPM ini dilaksanakan di berbagai lokasi di NTB. 

“Gerakan Pangan Murah ini adalah kolaborasi dengan berbagai dinas. Dan itu sudah dilakukan selama tahun 2024 ini sebanyak 12 kali di berbagai tempat yang menyentuh langsung masyarakat yang jauh dari akses pasar.  Tentu ini sangat membantu dalam mengatasi ketersedian pangan bagi masyarakat.

Acara ini dilaksanakan dipemukiman yang jauh dari pasar untuk masyarakat ekonomi mengah ke bawah. Dengan demikian untuk mengendalikan inflasi maka perlunya akses pangan, ketersediaan, distribusi, dan komunikasi yang efektif.” ujarnya.

Selain itu, keterlibatan UMKM pada gelar GPM sangat berdampak pada roda perekonomian masyarakat setempat, membantu dalam promosi produk, memperluas relasi dengan UMKM lainya serta membantu mencari barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Bahan pangan yang dijual adalah cabai, bawang merah, bawang putih, minyak, telur, beras yang bersumber dari PUPM (Pengusaha Pangan Lokal) di Pulau Lombok dan Sumbawa. Ibu Sri (Pedangan Beras lokal) mengatakan bahwa dengan adanya GPM ini UMKM sangat terbantu. 

“UMKM sangat terbantu dengan gerakan pangan murah ini, selain berbagai akses difasilitasi, akhirnya kami bisa mengembangkan kualitas produksi serta memperluas relasi” ucapnya. 

Selain UMKM, masyarakat Desa Jatisela sangat antusias merespon kegiatan GPM, membeli produk UMKM dengan harga yang terjangkau dibawah harga pasar.

 “Lumayanlah membantu masayarakat karena harganya di bawah harga pasar dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Harga yang dijual berbeda dengan harga pasar, ujar Ibu Zahroh.

Ia menyebut  diantaranya bawang merah dan yang paling murah adalah minyak, beras, gula dan telur. 

GPM ke 12 di NTB dilaksanakan  serangkaian menyambut HUT Bapanas yang ke tiga.

Dinas Ketahanan Pangan dalam setiap kesempatan melakukan GPM secara berkala, sebanyak 29 Kali untuk tahun 2024 yang dilakukan sebanyak 15 kali untuk APBN dan 14 kali Untuk APBD. (Alif/Aul/Amy/her/IKP)

Peredaran rokok ilegal masih tinggi di Nusa Tenggara Barat. Penjabat Gubernur, Hassanudin mengatakan, besarnya nilai Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang dimusnahkan Bea Cukai Mataram dari hasil operasi hingga Maret 2024 merupakan cerminan masih tingginya kegiatan ilegal di masyarakat. 

"Rokok ilegal dampaknya bisa memengaruhi ekonomi seperti penerimaan pajak dan lain lain. Dalam penindakan, kualitas lebih utama dari kuantitas", ujar Gubernur saat menghadiri pemusnahan BMM di kantor Bea Cukai Mataram, Rabu (17/07). 

Ditambahkannya, prestasi sesungguhnya adalah ketika tidak ada lagi tindakan ilegal. Untuk itu metode pencegahan dengan edukasi harus pula dilakukan. Namun penindakan juga penting sebagai pembelajaran dan efek jera bagi pelaku.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Made Aryana mengakui, hasil operasi tahun ini meningkat dari tahun lalu. Seperti dikatakan Kakanwil Bali Nusra, Susila Brata, hasil penindakan Mataram setara dengan Bali karena potensi kerawanan pelanggaran meningkat. 

"Ini hasil dari 331 penindakan sampai Maret 2024", sebutnya. 

Terdapat tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC) yaitu Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan hasil tembakau dan pengolahannya. Berbagai modus pelanggaran yang sedang marak adalah melalui e commerce. 

Barang yang dimusnahkan berupa 6.177.730 batang rokok berbagai jenis dan merk, 96.622 gram tembakau iris, 240 butir obat obatan, 560.040 liter minuman dan 9 unit telepon genggam dengan total nilai barang Rp 8.319.060.150 dan potensi kerugian negara sebesar Rp 4.446.726.996.

Ditambahkannya, sebagai bagian dari pencegahan, Kakanwil Bea Cukai Bali Nusra mengapresiasi pemanfaatan dana DBHCHT yang maksimal untuk penindakan. Dalam hal operasi, pihaknya mengklaim telah pula melakukan penindakan hingga distributor dan pabrik besar yang ditengarai banyak pula diproduksi di luar negeri. 

Hadir dalam acara pemusnahan barang bukti, perwakilan Polda NTB, TNI, kantor Pajak serta para kepala OPD Pemprov NTB terkait. (jm)

Mataram-Sebanyak 280 unit rumah layak huni dan 420 gerobak produktif telah diberikan kepada penerima zakat oleh Badan Zakat Daerah Provinsi NTB.

Penjabat Gubernur NTB Hassanudin mengaku bangga atas apa yang telah dilakukan oleh Baznas NTB tersebut. Pasalnya Baznas tidak hanya mendistribusikan zakat infaq ataupun sadaqah kepada yang berhak menerima namun juga menyasar aspek lain seperti pengentasan kemiskinan hingga kesehatan. 

“ Saat ini Baznas sudah memperhatikan aspek lain dalam pembangunan daerah yakni NTB Sehat, NTB Cerdas, NTB peduli NTB makmur serta sejahtera,” jelas Hassanudin pada acara Rapat koordinasi Rumah Layak huni (Mahyani) dan bantuan gerobak produktif dan zakat perusahaan Bank NTB Syaraiah tahun 2024 di Prime park Hotel (17/7/2024).

Selanjutnya Hassanudin berharap dengan adanya program yang dilakukan oleh Baznas NTB beserta mitra dalam hal ini Bank NTB Syari’ah terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat NTB.

“Mari wujudkan sila ke lima, ambil peran dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang membutuhkan," pesan Hassanudin

Sebelumnya Ketua Baznas NTB TGH M. Said Ghazali menjelaskan, bahwa kegiatan rakor dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi terkait implementasi program-program pembangunan untuk membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan kesejahteraan. 

“Program pembangunan rumah layak huni sudah 1.810 unit dibangun sejak 2017 sampai 2023. Tahun ini sudah didistribusikan 280 unit dan pemberian gerobak zakat produktif sebanyak 420 unit," jelas Said.

Tidak hanya itu Said juga mengungkapkan Baznas bersama mitra (Bank NTB Syariah) juga mendistribusi zakat perusahaan dan bersama sama membangun sanitasi berupa jamban di masyarakat.

“Selain rumah layak huni kami bersama mitra juga membangun 1.493 Toilet/MCK,” tambah Said.

Hadir dalam acara tersebut Forkopimda NTB, perwakilan Baznas Kabupaten/Kota seluruh NTB. (Rabuang/her/Mominfotik)

Mataram, NTB - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hassanudin, menyambut baik kehadiran pengurus baru Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB periode 2024-2027, di dampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB dengan maksud mengundang Pj Gubernur untuk melantik sekaligus memberikan arahan. Dalam pertemuan tersebut Pj Gubernur menyampaikan dengan hadirnya BPPD bukan sebagai penghambat, melainkan solusi bagi pengembangan pariwisata di daerah.

“Hadirnya BPPD seperti ini bukan sebagai penghambat tetapi sebagai solusi,” Kata Pj Gubernur di Ruang Kerjanya saat memberikan arahan untuk pengurus baru BPBD, Selasa (16/07).

Lebih lanjut dalam sambutannya, Pj Gubernur menekankan pentingnya peran BPPD dalam mempromosikan potensi wisata dan menjaga pariwisata NTB dari hal-hal yang tidak baik. Menurutnya, pariwisata adalah salah satu sektor utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Kami berharap BPPD dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada, serta mampu mempromosikan keindahan dan potensi wisata NTB secara lebih efektif,” sambungnya.

Dirinya juga mengingatkan pengurus baru BPPD untuk selalu berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, agar promosi pariwisata NTB dapat berjalan lebih optimal. Sinergi antara semua stakeholder dinilai sangat penting untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

Ketua BPPD yang baru, Sahlan M. Saleh, mengungkapkan langkah awal dalam mempromosikan pariwisata dengan menonjolkan Budaya dan Alam mengingat NTB kaya akan hal itu, kedepan BPPD akan melakukan sosialisasi dan promosi strategis dalam memperkuat ciri pariwisata NTB. 

“Arah pariwisata kita dari pandangan BPPD ingin ada ciri yang lebih menonjol, kita tonjolkan budaya dan alam secara luas.” Tutup Sahlan. (pnd/Opk/Diskomimfotikntb).

Pj Gubernur Hassanudin saat menerima silaturrahmi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., di ruang kerjanya pada 16 Juli 2024. Kehadiran Kadis Lalu Hamzi Fikri turut didampingi oleh beberapa instansi terkait seperti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Direktur RSUD Provinsi NTB, Direktur RS Mandalika, Direktur RS Mata, Direktur RSJ Mutiara Sukma, Direktur RS HL. Manambai Abdulkadir, serta Kepala Dinas Kominfotik NTB. 

Audiensi tesebut digelar untuk mendengar masukan dan arahan dari Pj Gubernur NTB Hassanudin untuk peningkatan penguatan program dan layanan untuk masyarakat NTB. Selain itu, Kadis Kesehatan NTB juga memberikan Laporan terkait akan dilaksanakannya Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap II Yang Akan Diselenggarakan Secara Serentak di 27 Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Hassanudin meminta kepada Dinas Kesehatan NTB dan instansi terkait untuk memasifkan sosialisasi terkait Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahap II yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Hal tersebut guna mendapatkan partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga anak dan balita NTB bisa terhindar dari bahaya Polio. 

Hassanudin juga berpesan untuk memberikan edukasi yang seluas-luasnya terkait berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat, khususnya pada anak dan balita. Pria kelahiran 7 September 1965 tersebut menyebutkan, kesehatan masyarakat menjadi modal utama untuk menyongsong bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. 

Karena itu, Hassanudin berpesan kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan berbagai instansi terkait untuk tidak lelah memberikan edukasi serta berbagai pelayanan kesehatan kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sebaik-baiknya. 

"Untuk menyiapkan masyarakat memasuki bonus demogragi dimulai dari kesehatan yang baik," ujarnya. (nov, opk, dinas kominfotik ntb)

Mataram, NTB - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr Hassanudin, menekankan pentingnya pengawalan yang baik terhadap pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan NTB. Hal itu disampaikan saat menerima laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB di Kantor Gubernur, Selasa (16/07).

Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur menerima laporan terkait perencanaan, perkembangan dan pencapaian berbagai program pembangunan yang sedang berjalan di NTB. Pj Gubernur menekankan bahwa setiap program harus dikawal dengan baik untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Setiap program dan proyek pembangunan harus dikawal dengan baik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan," ujar Dr. Hassanudin.

Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya bekerja dengan integritas tinggi, selalu adaptif dengan regulasi, di samping ingin maju bagian perencaan harus dinamis linier dengan hal-hal yang baru.  

Di samping itu dirinya mengingatkan kepada Bappeda NTB untuk menyambut generasi Emas 2045 generasi NTB harus di jaga dari bahaya narkoba dan judi Online 

“Kita harus memastikan menjaga diri kita sendiri dan keluarga serta generasi NTB dari bahaya Narkoba dan Judi online.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, mengatakan selain ingin bersilaturahim dirinya juga memaparkan progres tugas-tugas yang sedang dikerjakan di Bappeda dan menyampaikan isu-isu utama yang perlu untuk di diskusikan, merumuskan dan memantapkan dokumen perencanaan rencana pembangunan pusat dan daerah, dan berbagai program prioritas yang sedang dan akan dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah Produktivitas, Pembangunan manusia (People), Masalah lingkungan alam dan lingkungan sosial (Planet), Tata kelola pemerintahan (Power), dan Kesejahteraan (prosperity).

Iswandi, menegaskan komitmen Bappeda untuk terus bekerja keras dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan di NTB. Dirinya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Pj Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

"Kami berkomitmen untuk terus berupaya merencanakan dan mengawal pelaksanaan pembangunan di NTB dengan sebaik-baiknya.”Tutupnya.(pnd/opk/Diskominfotikntb).

Mataram, Diskominfotik NTB - Penjabat (PJ) Gubernur NTB Hassanudin menerima audiensi dari United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) yang membahas terkait Program Kerja UNINDO di Provinsi NTB, Selasa (16/07).

PJ Gubernur mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Provinsi NTB sebagai salah satu program dari UNIDO, semoga memberikan kebermanfaatan bagi seluruh UMKM dan masyarakat NTB. 

"Terima kasih program yang sangat menyenangkan, saya sebagai penjabat yang baru akan melanjutkannya program ini, saya akan mensupport full karena ini adalah kabahagiaan kami bisa diekspor keluar," ungkapnya.

Yana Roessl selaku International Expert on SMEs Upgrading UNIDO mengatakan bahwa program dari UNIDO berakhir pada tahun 2025, berbagai kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya memberikan training kepada 1.300 UMKM, pembekalan 800 petani terkait Good Agriculture dan pembekalan 700 pengusaha bidang textile.

"Kegiatan yang akan datang akan meberikan intervensi kepada lebih 150 petani perempuan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan akan ada sebanyak 12 UMKM sebagai pilot project yang akan memanfaatkan MyNyale sebagai wadah pemasarannya,"ungkapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Luhur Pradjarto mengatakan bahwa 12 UMKM tersebut terdiri 4 sektor yaitu sektor pertanian, textile, kerajinan dan Agriculture.

"MyNyale sebagai wadah bagi para UMKM sebagai brand collective, semua UMKM bisa menggunakan MyNyale tetapi tidak menghilangkan sumbernya,"tuturnya.

Turut hadir Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Kepala Dinas Perindustrian NTB. (diskominfotikntb)