ditaraa
Unnamed Road, Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Bar. 83363, Indonesia
Assalamualaikum, Bapak Gubernur. Sy sedikit terkejut melihat edaran bahwa UMK di beberapa kabupaten naik dan telah Bapak tanda tangani. Bagaimana sy tidak mengatakan ini useless, karna di tubuh pemkab saja ini tidak bisa di aplikasikan kepada pegawai kontrak. Begitulah juga beberapa perusahaan, ketika pekerja menuntut upah sesuai UMK yg Bapak tanda tangani, perusahaan menyerang balik, kalau tidak mau d upah segitu km keluar saja masih banyak pekerja yg butuh kerjaan ini dengan upah segitu.
1 Komentar
12 Des 2019
Waalaikumsalam warahmarullahi wabarakatuh
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan sejumlah peraturan turunan. Beberapa peraturan teknis yang diamanatkan itu menyinggung soal perhitungan upah minimum menggunakan formula, upah minimum dan upah sektoral provinsi, kabupaten/kota.
Menindak lanjuti peraturan pemerintah tersebut diterbitkanlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Regulasi yang diundangkan 23 November 2018 itu mengatur upah minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum itu dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum.
Mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP), Permenaker menegaskan Gubernur wajib menetapkannya. Perhitungan UMP itu menggunakan formula perhitungan upah minimum, dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Perhitungan itu dilaksanakan setelah angka inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari lembaga berwenang menyampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan, selanjutnya Menteri menyampaikan kepada Gubernur.
UMP yang telah ditetapkan itu mulai berlaku 1 Januari tahun berikutnya. Setelah menetapkan UMP, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum, dan besarannya harus lebih tinggi dari UMP.
Penghitungan UMK dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Penghitungan itu mengacu angka inflasi dan PDB yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan kepada Gubernur. Hasil penghitungan UMK itu disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi.
Lokasi Aduan Dapatkan Arah
Status History Lihat list status history
13 Dec 2019
Disetujui
12 Dec 2019
Menunggu Persetujuan
Terusan List instansi yang akan menangani aduan
27 Dec 2019
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
13 Dec 2019
Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTB
13 Dec 2019
Biro Perekonomian Provinsi NTB