Beberapa waktu lalu BPK Perwakilan NTB melakukan audit investihasi dugaan penyimpangan pupuk subsidi di Kabupaten Bima. kami ingin tahu apa kongklusi audit investigasi tersebut
BPK perwakilan NTB melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi buka dalam rangka audit dan investigasi dugaan penyimpangan. Hasil rekomendasi dari BPKP NTB yaitu : 1. SK alokasi pupuk bersubsidi agar dilakukan per NIK /by name by addres bukan alokasi global per provinsi ataupun per kab/kota. 2. Kebutuhan pupuk di NTB harus mengacu kepada hasil penelitian di lapangan dalam jal ini BPTP setempat bukan dari Balitbang yg notabene dilakukan secara sample. Katena kondisi tanah berbeda antar wilayah.