kami sering dikeluhkan ttg kontribusi/wewenang prov.dalam menanggung biaya kasus (baik biaya visum /otopsi di wil.NTB)cth yg sering kasus KDRT/Kej.Seksual ibu /anak sampai saat ini blm ad mekanisme yg jelas tanggung jawab siapa
0 Komentar
30 Apr 2019
Status History Lihat list status history
30 Apr 2019
Disetujui
Terusan List instansi yang akan menangani aduan
03 May 2019
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB
30 Apr 2019
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB
30 Apr 2019
Biro Hukum Provinsi NTB