Berita
Pj Gubernur NTB, Hassanudin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kelembagaan Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, bertempat di Mataram, (25/7/2024).
Rakor yang bertajuk Evaluasi Kelembagaan Menuju Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran, Pj Gubernur mengajak para peserta untuk berkomitmen sebagai tanggung jawab bersama dalam menghadirkan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan tema Rakor tersebut.
Ditambahkan Pj Gubernur, Rakor ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang penting dan strategis untuk dilaksanakan. Disebutkan, di provinsi NTB memiliki 36 perangkat daerah unit kerja dan 91 UPTD.
"Dari jumlah tersebut, perangkat kelembagaan kita belum seluruhnya dievaluasi karena sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2018 PAN-RB, minimal melakukan evaluasi 1 kali dalam waktu 3 tahun," ungkapnya.
Tak lupa lupa pula Pj Gubernur Hassanudin meningkatkan bahwa rakor ini menjadi momentum baik untuk mendiskusikan, membahas dari 20 kelembagaan yang sudah dievaluasi bisa diidentifikasi permasalahan dan struktur kelembagaan yang ideal, dinamis dan mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan yang strategis baik internal maupun eksternal.
"Selamat melaksanakan Rakor, sehingga ini menjadi spirit melahirkan paradigma tata kelola pemerintahan semakin profesional, adaptif dan SDM harus berintegritas," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda NTB, H Nursalim menyampaikan Rakor ini merupakan amanat dari Menpan-RB no 20 tahun 2018, tentang pedoman evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
"Dari kurun waktu yang cukup lama, baru pertama kali ini melaksanakan Rakor Evaluasi Kelembagaan, mudah-mudahan kolaborasi dan komitmen dari kabupaten/kota se-NTB untuk melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 3 tahun," ungkapnya.
Disebutkan, salah satu tujuan dari kegiatan ini ingin melakukan pemetaan permasalahan-permasalahan didalam kelembagaan, sekaligus pemetaan proses, fungsi dan ukuran organisasi perangkat daerah.(san/her/diskominfotik)
Mataram-Penjabat Gubernur NTB, Dr. Hassanudin berharap kepada media agar mensosialisasikan berita-berita positif kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur NTB saat beraudiensi dengan para wartawan media Antara NTB di ruang kerja Gubernur NTB. Kamis, (25/7/2024)
Menurut Pj Gubernur, media merupakan alat yang tepat untuk menyebarluaskan kabar-kabar baik yang penuh edukasi kepada masyarakat, tentunya perubahan cara berpikir dan tingkah lalu masyarakat itu juga itu semua dipengaruhi oleh media. Oleh karenanya, kepada seluruh media di NTB agar menberitakan kabar yang adem dan damai kepada masyarakat
“Saya berharap dan mengajak kepada teman- teman media untuk terus memberitakan informasi yang baik-baik yang tidak ada unsur provokasi”, imbuh Pj Gubernur
Selain itu, mantan Gubernur Sumut tersebut juga mengatakan, sebentar lagi negara akan menghadapi Indonesia emas tentunya bonus demografi, dengan demikian berita tentang perkembangan informasi negara, masyarakat harus tetap mengetahuinya. Mengikuti apa yang sedang dihadapi negara dan mengetahui negara butuh apa saat ini
“Masyarakat NTB tidak luput informasi, kolaborasi pemerintah dengan media dalam menshare tentang perkembangan informasi itu penting dan harus masif”, ungkapnya
Sementara itu, Kepala Biro media Antara NTB, Abdul Hakim juga berharap bahwa media Antara NTB akan terus menjalin kerjasama dengan pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam memberikan berita positif kepada masyarakat NTB
“Kami dari Antara NTB akan terus mendukung dan mensosialisasikan program-program unggulan dari pemerintah Provinsi NTB”, tutupnya. (Uba/her/ Kominfotik).
Dompu - Dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Pertama, Pj Gubernur NTB Hassanudin silaturahmi mengunjungi Kabupaten Dompu bertempat di Aula Pendopo Dompu (25/7/2024). Kunker tersebut, diawali dengan penyambutan Tarian Wura Bongi Monca yang merupakan tarian selamat datang kepada Pj Gubernur beserta rombongan Pemprov NTB.
Pj Gubernur NTB menyampaikan betapa senang bisa jalan-jalan ke Dompu. Merasa bahagia dengan keharmonisan antara semua pihak. Kebersamaan, sinergitas, kolaborasi dalam membangun daerah dengan pemberdayaan masyarakat. Pj Gubernur berpesan pertumbuhan ekonomi dijaga melalui kondusifitas daerah, termasuk agenda Pilkada yang aman dan lancar dengan partisipasi politik atau keikutsertaan masyarakat memilih makin meningkat.
"Saya setuju dengan pengembangan wirausaha baru di Dompu yang telah bagus melalui Koperasi dan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Untuk menciptakan lapangan kerja," tuturnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur, irigasi untuk diteruskan. Pj Gubernur mengajak untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun.
"Bangunlah network, terobosan yang tidak rutin-rutin saja, mengelola pendapatan daerah seperti MoU yang tadi disepakati. Menciptakan peluang investasi dengan tidak mempersulit perizinan, untuk mengimplementasikan sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.
Dalam pada itu, Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan, ST., MT., menyambut dengan bangga kedatangan Pj Gubernur NTB di bumi Nggahi Rawi Pahu. Suatu motto yang berarti satunya kata dengan perbuatan. Dompu memiliki keunggulan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dari sisi Jagung, Porang, Ikan dan sebagainya. Dompu dikelilingi tiga teluk besar, ada Taman Nasional Tambora, dan punya padang peternakan Sapi yang luas di Doro Ncanga, tak kalah dengan yang ada di Texas. Ada pula tenunan khas Dompu Munapa'a dan Kopi Tambora.
Selanjutnya, dikatakan Wabup Syahrul hingga kini rerata pendapatan perkapita masyarakat Dompu peringkat ketiga setelah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram se-Provinsi NTB. Dari sisi keamanan dan ketertiban pada masa Pemilu 2024, Wabup Dompu Syahrul, menyatakan kondisi keamanan dan ketertiban yang merupakan zona merah tidak terbukti rentan. Dompu kondusif aman, lancar, dan terkendali.
Acara berlangsung khidmat. Dilakukan pula penandatanganan MoU terkait optimalisasi pemungutan pajak daerah. Hadir pada acara tersebut para anggota Forkopimda Kabupaten Dompu, pimpinan OPD se-Kabupaten Dompu, tokoh masyarakat, pimpinan media beserta tamu undangan. Acara ditutup dengan penyerahan bantuan kredit usaha dan hibah bagi kelompok pekerja sosial. (dyd/her/kominfotikntb)
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Nusa Tenggara Barat, Dr Najamuddin Amy, SSos, MM mengingatkan agar awak media tak kehilangan integritas dalam mengawal pemilihan kepala daerah serentak 2024.
“Saya yakin di Pilkada ini teman-teman media tidak akan menghilangkan integritasnya hanya karena Pilkada. Dan semoga kita tetap akan bersahabat seperti ini,” kata Najam mewakili Pj Gubernur saat membuka secara resmi press camp bertajuk ‘Membangun Integritas Pilkada melalui Penyiaran Berkualitas’ di Hotel Louis Kienne, Senggigi, Lombok Barat, Kamis (25/07).
Ia berharap, Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024 nantinya, nilai integritas yang dimiliki oleh media tidak hilang dan bersama sama mengawalnya.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPID NTB) menegaskan siap mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dengan siaran berita positif.
Ketua KPID NTB Ajeng Roslinda Motimori mengajak media menyuguhkan berita atau siaran positif kepada masyarakat NTB melalui saluran yang ada.
“Hajat KPID semangat mengawal Pilkada ini juga semangat kita bersama. KPID sudah membangun MoU dengan Bawaslu/KPU untuk mengawal Pilkada ini,” kata mantan Ketua KI NTB itu membuka press camp yang diikuti 25 awak media dari berbagai lembaga penyiaran yang ada di NTB.
Press Camp yang digelar KPID ini juga dihadiri komisioner KPID Banten serta seluruh komisioner KPID NTB. (jm)
Mataram, Diskominfotik NTB - Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr. Hassanudin menghadiri Apel Kesiapan Personil dan Sarpras Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Lapangan Bharadaksa Polda NTB, Rabu (24/7/2024).
PJ Gubernur NTB mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan berlangsung pada bulan November.
"Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita dukung dan sukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini, dengan saling menghormati, saling menghargai dan menjaga keamanan serta kondusifitas daerah agar NTB semakin maju dan hebat.
Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Polri Komjen Polisi Fadil Imran, Kapolda NTB Irjen Pol Drs. R. Umar Faroq dan Wakapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Ruslan Aspan beserta jajaran.
Apel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan, personil, peralatan, kendaraan, serta sarana dan prasana dalam Pilkada serentak tahun 2024.
Pilkada serentah merupakan bagian dari perwujudtan demokrasi indonesia yang akan dilaksanakan di 545 wilayah, terdiri dari 37 Provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.
"Polri bertanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman, damai dan kondusif, sehingga semua perlu dipersiapka, dilatih agar personil memiliki kemampuan, peralatan, berada pada tahap siap pakai sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik,"tuturnya Kabaharkam Polri, Komjen. Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si.
Adapun bantuan yang diberikan, yaitu kendaraan dan kopassus, yang harapan kedepannya dapat dimanfaatkan sebaiknya dalam mendukung dan mensukseskan Pilkada serentak dan kegiatan operasional lainnya. (Serly/her/diskominfotikntb)
Mataram-Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin menghadiri Kegiatan Pendistribusian Zakat Untuk Guru Tidak Tetap Non Sertifikasi dan Siswa Berprestasi Kurang Mampu se-Provinsi NTB yang diselenggarakan oleh BAZNAS NTB di Gedung Graha Bakti Praja, pada Rabu (24/7/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Hassanudin memotivasi seluruh peserta penerima zakat, khususnya kepada para siswa berprestasi yang kurang mampu. Pj Gubernur kelahiran Palembang tersebut kemudian teringat pernah berada di posisi tersebut semasa duduk di bangku sekolah dulu.
"Saya pernah berada di posisi kalian," ujar Pj Gubernur Hassanudin.
Oleh karena itu, Hassanudin berpesan untuk tidak pernah menyerah dan terus belajar mengejar impian. Karena dengan tekad yang kuat tak ada mimpi yang tidak bisa diraih.
Tak lupa, Pj Gubernur Hassanudin juga memberikan apresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih kepada para guru Tidak Tetap Non Sertifikasi. Karena tetap bertahan dengan segala kekurangan, terus mendidik anak bangsa dengan sepenuh hati.
"Meski belum berkecukupan namun semangat dan teladan kalian selalu menjadi inspirasi bagi kita semua," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Baznas NTB, Dr. TGH. Muhammad Said menjelaskan BAZNAS Provinsi Negara Barat melaksanakan lima program unggulan termasuk program unggulan BAZNAS NTB Makmur, BAZNAS NTB Sejahtera, BAZNAS NTB Sehat, BAZNAS NTB Takwa, BAZNAS NTB Peduli dan termasuk BAZNAS NTB Cerdas.
Program ini adalah program penyaluran dan pendayaan-pendayaan dana, zakat fitrah, dan sodakoh dalam bidang pendidikan yang dikhususkan kepada guru-guru yang tidak atau non-sertifikasi, dan siswa-siswi berprestasi tidak mampu di seluruh Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa program pendidikan BAZNAS NTB cerdas ini salah satu diantaranya bantuan pendidikan mahasiswa, itu diberikan kepada 1.984 orang dan jumlah dana yang sudah didistribusikan 2,4 miliar.
Kemudian, selain itu, ada bantuan studi ke luar negeri, ini diberikan kepada pemuda pemudi NTB yang melanjutkan studi khusus kajian Islam, ke mesir, sudan, suriyah, yaman dll, itu jumlahnya 385 orang, dan dana yang sudah didistribusikan sekitar 1,8 miliar.
"Ada juga bantuan untuk siswa-siswi kurang mampu berprestasi seperti sekarang ini, itu kami diberikan kepada 11.146 orang dengan dana yang sudah kami keluarkan 4,5 miliar. Dan bantuan untuk GPP-Guru Tidak Tetap Non-sertifikasi sudah dialokasikan kepada 21.584 musaih dengan jumlah dana yang sudah dituliskan 7,5 miliar," jelasnya.
Lebih jauh, TGH. Muhammad Said menjelaskan, alokasi anggaran dan manfaat program pendidikan dari tahun 2018 sampai tahun 2023, 27,8 miliar dan Rp33.307 musaih. Dan Insyaallah rencana anggaran Baznas untuk GPP dan siswa berprestasi tahun 2024, dianggarkan 1,7 miliar untuk 3.400 guru Tidak Tetap. Kemudian 1,8 miliar itu akan dialokasikan kepada 4.500 siswa di seluruh NTB. (novita, her, dinas kominfotik ntb)
Mataram - Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin rencananya dijadwalkan melakukan kunjungan kerja (Kunker) selama tiga hari di Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Kunker tersebut dijadwalkan mulai hari Kamis tanggal 25 hingga Sabtu 27 Juli 2024. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Dr. Najamuddin Amy saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (24/7/2024).
Doktor Najam sapaan akrabnya, menjelaskan Pj Gubernur NTB rencana melakukan kunjungan selama tiga hari, kunjungan diawali di Kabupaten Dompu, kemudian di Kabupaten Bima dan Kunker diakhiri di Kota Bima.
"Kunjungan ini dilakukan untuk memperkuat silaturahmi dan memperkuat berbagai program pembangunan di NTB," jelasnya.
Dirinya menjelaskan beberapa agenda yang dihadiri Pj Gubernur NTB di Kabupaten Dompu diantaranya, silaturahmi dengan jajaran Pemda Kabupaten Dompu, penandatanganan MoU Pemprov NTB dengan Bupati Dompu terkait optimalisasi pemungutan pajak daerah. Kemudian meninjau pasar murah di sentral IKM Kemangi Dompu. Selanjutnya deklarasi anti kekerasan terhadap anak sekaligus membuka Rakor Kepala Sekolah se-Pulau Sumbawa di SMAN 2 Dompu.
Adapun agenda yang dihadiri di Kabupaten Bima diantaranya, silaturahmi dengan jajaran Pemda Kabupaten Bima, penandatanganan MoU Pemprov NTB dengan Bupati Bima, terkait optimalisasi pemungutan pajak daerah. Sedangkan agenda yang dihadiri di Kota Bima silaturahmi dengan jajaran Pemkot Bima, penandatanganan MoU Pemprov NTB dengan Pj Walikota Bima, terkait optimalisasi pemungutan pajak daerah. Agenda lainnya, penyerahan bantuan simbolis sembako dan kunjungan ke UPTD Balai Pengelola Sumber Daya Kelautan Perikanan wilayah Bima-Dompu untuk bertemu dengan Kelompok Tambak Garam sekaligus memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi Kelompok Tambak Garam Bima. (mnp/her/kominfotikntb)
Mataram-Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin mengapresiasi pencapaian Lembaga Pendidikan Quran Isyarat (LPQI) NTB dalam pengembangan dakwah Islam terutama inovasi pendidikan inklusif.
"NTB memang penuh dengan inovasi", ujar Gubernur saat menerima pengurus LPQI NTB di kantor Gubernur, Rabu (24/07/2024).
Ia juga berharap dapat didampingi penterjemah bahasa isyarat dalam kegiatan kegiatan resmi atau informasi audio visual yang diproduksi Pemprov.
Sejak didirikan dua tahun lalu sebagai lembaga pertama pendidikan Quran dengan bahasa isyarat di Indonesia, LPQI NTB berhasil mendidik 55 orang santri tuna rungu melek Quran. Ditambah lagi dengan program pengajaran Quran isyarat bagi guru guru SLB se NTB dengan 1000 orang penyandang tuna rungu yang mulai belajar Quran isyarat.
"Kemi meminta dukungan agar keberadaan kami memperoleh surat keputusan (SK) dari Gubernur untuk berkegiatan karena selama ini dinaungi oleh Kementerian Agama", ungkap Ustadz Eko Amnur, Ketua LPQI NTB.
Capaian lain lembaga ini selama dua tahun berkiprah adalah juara inovasi aplikasi digital Quran Isyarat dan inovasi program pengajaran bernama Pena Barat.
Ikut terlibat dalam penyusunan mushaf Quran bahasa isyarat di Kementerian Agama serta presentasi makalah di konferensi internasional tentang inovasi pendidikan inklusif bagi disabilitas di Global Youth Innovation Summit. (jm/her/kominfotik}
Mataram - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi NTB, H. Wirawan, Ssi., M.T, membuka secara resmi Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-18. Acara tersebut dihadiri para cendekiawan, ulama, akademisi, dan praktisi syariah dari lima (5) Negara diantaranya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapora.
Dalam sambutannya, H. Wirawan menyampaikan salam hormat dari Pj Gubernur NTB yang berhalangan hadir dan menekankan pentingnya peran cendekiawan syariah dalam menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan zaman.
"Muzakarah ini adalah forum yang sangat penting untuk menyatukan pemikiran dan gagasan dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam. Kami berharap, dari forum ini lahir rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif untuk kemaslahatan umat dan bangsa," ujarnya di Aruna Hotel Senggigi, Lombok Barat, Rabu (24/07/2024).
H. Wirawan juga memaparkan Muzakarah ke-18 itu mendukung ikhtiar pemerintah Provinsi NTB untuk terus menggalakkan perwujudan syariah dalam berbagai sektor kehidupan, terutama ekonomi syariah. Dirinya juga menyebutkan wujud pemerintah NTB mengaplikasikan sistem syariah di wujudkan dengan NTB memiliki Bank Daerah Syariah dan menjadi yang pertama memiliki basis syariah di Indonesia.
“Terselenggaranya acara ini mendukung ikhitar pemerintah NTB penerapan kehidupan berbasis syariah.” Jelasnya.
H. Wirawan juga menjelaskan Pemerintah NTB
sudah menetapkan wilayah NTB khususnya Lombok dan Sumbawa akan menjadi daerah tujuan wisata halal yang tingkat kompetisinya tidak hanya untuk nasional, namun juga internasional.
“Kami sudah menetapkan bahwa NTB khususnya Lombok dan Sumbawa akan menjadi daerah tujuan wisata halal bukan hanya nasional tapi International,” katanya.
Selaku tuan rumah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram (FEBI), Prof. Dr. Riduan Mas’ud, M.Ag, dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih UIN Mataram menjadi bagian dalam Muzakarah tersebut memikirkan perubahan-perubahan hukum yang berkaitan dengan teknologi yang mendukung sektor keuangan dan perbankan, serta bersinergi, berbicara tentang berbagai hal di tingkat dunia.
“Kami sangat bersyukur, UIN Mataram diajak untuk ikut serta memikirkan bagaimana perubahan-perubahan hukum perubahan-perubahan sistem terutama tentang teknologi yang mendukung dalam sektor keuangan dan perbankan,” katanya.
Dekan FEBI UIN Mataram itu berharap dengan pertemuan dalam rangka memikirkan arah hukum terkait kebijakan islamic finance, Banking Syariah, dan Wakaf, bisa memberikan manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
“Kita sama-sama duduk memikirkan bagaimana arah hukum ke depan terkait tentang kebijakan-kebijakan yang sudah sedang berlaku. Terutama terkait tentang Islamic Finance, Banking Syariah, dan terkait tentang Wakaf, semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan umat dan bangsa.(pnd/her/diskominfotikntb).
PPID Utama Provinsi NTB mengggelar (Focus Group Discussion (FGD) Uji Konsekuensi Data Di Kecualikan, bertempat di Mataram (24/7/24).
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamudin Amy, S. Sos., M.M., menyampaikan uji konsekuensi data dikecualikan penting dilakukan oleh PPID utama maupun PPID pelaksana.
Sebagai informasi, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, akan ada FGD uji kepentingan publik dan uji konsekuensi dalam meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Oleh karenanya dalam waktu sebulan, PPID utama mengirim surat ke badan publik OPD untuk meminta apakah ada usulan terkait uji konsekuensi publik.
"Pada FGD nanti, usulan uji konsekuensi menjadi bahan diskusi yang rencananya akan digelar pada awal September mendatang," ungkap Dr. Najam sapaan akrab Kadis.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfotik, Hj. Erni Suryani, S.Sos mengatakan terkait usulan uji konsekuensi dari dukcapil yaitu informasi perorangan yang memuat data peribadi.
"Hal ini menjadi tugas sebagai PPID utama untuk memfasilitasi pertemuan ini, sehingga apapun hasilnya yang disepakati bisa kita sampaikan ke dukcapil," ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya, NGO Keterbukaan Informasi, Dukcapil, Arsiparis Perpustakaan NTB, Biro Hukum Setda NTB,, Inspektorat NTB dan OPD terkait lainnya. (san/her/diskominfotik)
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya, NGO Keterbukaan Informasi, Dukcapil, Arsiparis Perpustakaan NTB, Biro Hukum Setda NTB,, Inspektorat NTB dan OPD terkait lainnya. (Kominfotikntb)